Peru Tolak Teken Kesepakatan Pembelian Vaksin AstraZeneca, Kenapa?

Pernyataan PM Martos itu disampaikan usai adanya keluhan dari Menteri Kesehatan Peru Pilar Mazzetti yang menyebut kurang memperoleh informasi mengenai pembuatan vaksin COVID-19 dari AstraZeneca. Bila itu yang terjadi, maka tidak bisa tercapai kesepakatan pembelian vaksin seperti yang diharapkan. 

Selain itu, Menkes Mazzetti juga menyoroti komplikasi yang dihadapi dalam uji klinis AstraZeneca di dua negara. Satu relawan dokter meninggal akibat terpapar COVID-19. Belakangan ia diketahui tidak menerima suntikan vaksin, melainkan hanya plasebo. 

Satu kasus lainnya menimpa relawan di Inggris yang mengalami penyakit yang tidak diketahui usai diimunisasi dengan vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca. Meski sempat disetop sementara untuk dilakukan penyelidikan oleh komite independen, uji klinis tahap ketiga kembali dilanjutkan. 

Belum diketahui apakah penolakan pembelian vaksin AstraZeneca oleh Pemerintah Peru akan berpengaruh terhadap rencana uji klinis tahap ketiga vaksin tersebut. Stasiun berita CNN pada 4 September 2020 lalu melaporkan kesepakatan itu sempat diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Peru. 

Mereka mengatakan sudah berkomunikasi dengan AstraZeneca sejak Juli 2020 lalu. 

"Uji klinis yang akan dilakukan di Peru akan menjadi perpanjangan dari fase ketiga yang sedang dirampungkan di AS di mana mereka akan melakukan terhadap 30 ribu relawan," demikian pernyataan Kemenlu pada September lalu. 

Selain berkomitmen melakukan uji klinis dengan AstraZeneca, Peru juga menjadi tempat uji klinis untuk perusahaan farmasi Sinopharm dan Jonhson & Jonhson. 

Berdasarkan data dari situs World O Meter per hari ini, Peru mencatat 886.214 warga telah terpapar COVID-19, di mana 34.095 pasien meninggal dunia. Selain itu, ada 803.846 pasien yang berhasil sembuh. Data itu menandakan Peru menjadi salah satu negara di Amerika Latin yang belum berhasil mengendalikan pandemik COVID-19.

PM Martos pun mengakui 35 persen dari populasi Peru sudah memiliki antibodi COVID-19. Artinya, mereka telah terinfeksi penyakit tersebut. 

Meski begitu, ia mendorong publik agar tidak cepat berpuas diri. Ia menjelaskan masih ada 60 persen hingga 65 persen warga yang rentan terpapar COVID-19. 

Sementara, Badan Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan, hingga kini hampir ada 180 kandidat vaksin untuk COVID-19. Tetapi, hingga kini belum ada yang menuntaskan uji klinis tahap ketiga dan memperoleh izin edar.

WHO sudah menyatakan, mereka memprediksi vaksin COVID-19 tidak akan bisa diedarkan pada tahun ini. Sebab, butuh waktu untuk memastikan keamanan dan kemanjuran vaksin tersebut sebelum diproduksi massal. 

Sementara, kelompok yang terdiri dari sembilan perusahaan farmasi yang sedang mengembangkan vaksin COVID-19 meneken sebuah kesepakatan bersejarah. Kesepakatan itu berisi janji dalam penemuan vaksin COVID-19, masing-masing perusahaan farmasi akan mengedepankan ilmu sains dan standar etik. 

Sembilan perusahaan farmasi itu yakni AstraZeneca, Johnson & Johnson, BioNTech, GlaxoSmithKline, Pfizer, Merk, Moderna, Sanofi, dan Novavax. Kesepakatan itu dicapai di tengah tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump, yang menginginkan agar vaksin COVID-19 segera didistribusikan sebelum pemilu pada 3 November 2020.