Jakarta, IDN Times - Pemerintah Peru telah mengumumkan keadaan darurat di ibu kota Lima pada Minggu (15/01/2023), menyusul protes besar-besaran dalam beberapa hari terakhir. Protes tersebut tak lepas dari tindakan represif aparat yang telah menewaskan sedikitnya 42 orang dalam beberapa pekan terakhir.
Situasi keadaan tersebut akan diberlakukan selama 30 hari. Pemerintah Peru juga memberi wewenang kepada tentara untuk campur tangan guna menjaga ketertiban bagi masyarakat Peru.
Selain ibu kota Lima, keadaan darurat juga diberlakukan di beberapa kota lainnya, yaitu Cusco, Puno serta pelabuhan Callao yang berdekatan dengan Lima. Di Kota Lima, aktivitas di jalanan cukup terganggu akibat protes yang berlangsung.
Lebih dari 100 penghalang jalan dipasang oleh pengunjuk rasa untuk mengganggu lalu lintas. Kota Lima bagian selatan menjadi wilayah yang paling banyak terkenal blokade jalan.
Sempat ditutup, Pemerintah Peru telah membuka kembali bandara internasional Cusco yang merupakan bandara vital bagi sektor pariwisata Paru. Protes terhadap Presiden Dina Boluarte merebak sejak mantan Presiden sayap kiri Pedro Castillo dicopot dari jabatannya pada Desember 2022 lalu. Castillo ditahan setelah dia mencoba membubarkan Kongres secara ilegal.
Baru-baru ini, Presiden Dina Boluarte berpidato bahwa bersikeras tidak akan mengundurkan diri sebagai presiden. “Beberapa suara yang datang dari faksi keras dan radikal meminta pengunduran diri saya, memprovokasi penduduk ke dalam kekacauan dan kehancuran,” kata Boluarte, dilansir The Guardian.
“Saya tidak akan mengundurkan diri. Komitmen saya adalah dengan Peru," tambahnya. Dalam pidatonya, Boluarte menyayangkan aksi protes yang terkadang berubah menjadi kekerasan.
“Saya tidak bisa berhenti mengulangi penyesalan saya atas kematian orang Peru dalam protes ini,” katanya. “Saya minta maaf atas situasi ini," tambahnya.
Peru telah dilanda ketidakstabilan politik dalam beberapa tahun terakhir. Boluarte sendiri adalah orang keenam yang memegang kursi kepresidenan dalam lima tahun terakhir, tulis Al Jazeera.
Demonstrasi massal antipemerintah pertama kali pecah pada awal Desember 2022 lalu setelah presiden Pedro Castillo digulingkan dari jabatannya. Castillo dikudeta akibat berusaha membubarkan Kongres dan mencegah pemungutan suara pemakzulan terhadapnya.
Castillo yang sedang diselidiki dalam beberapa kasus penipuan selama masa jabatannya telah ditahan selama 18 bulan. Pendukung Castillo telah berbaris dan membarikade jalan-jalan di sekitar Kota Lima dan menuntut pencopotan Boluarte. Padahal, Boluarte sendiri merupakan tokoh yang berada dalam satu partai dengan Castillo.