Petani India Masih Protes, Pemerintah Batasi Media Sosial

Usai bentrokan antara petani dan petugas keamanan anti huru-hara pada 26 Januari menyebabkan seorang petani tewas, para petani India masih mengancam akan melakukan demonstrasi dengan tuntutan yang sama. Perlawanan para petani dalam protes sejauh ini belum mereda.

Namun pemerintah India juga semakin bertindak represif. Pada hari Senin (1/2), ratusan akun Twitter milik para aktivis, aktor, tokoh dan bahkan salah satu majalah terkemuka di India, ditangguhkan. Jumlah akun Twitter yang ditangguhkan sekitar 250 akun.

Melansir dari laman The Guardian, seorang pejabat pemerintah India mengatakan “perintah itu dikeluarkan untuk akun yang menggunakan tagar #modiplanningfarmergenocide yang dimulai pada tanggal 30 Januari”.

Diantara akun-akun yang diblokir adalah situs berita investigasi The Caravan India, komentator politik Sanjukta Basu, aktivis Hansraj Meena, aktor Susant Singh, serta kepala penyiar berita yang dikelola oleh negara Prasar Bharti.

Pemblokiran yang dilakukan oleh Twitter rupanya adalah atas permintaan pemerintah India. Hal itu diungkap oleh sumber yang didapatkan oleh kantor berita Reuters, dan mereka yang diblokir dianggap telah melakukan unggahan yang menghasut kekerasan.

Undang-undang teknologi informasi India sendiri memiliki aturan sebagai upaya melakukan pemblokiran konten daring yang dianggap mengganggu ketertiban umum berdasarkan pasal 69 (A) UU IT negara tersebut.

“Penghasutan genosida adalah pelanggaran publik dan ancaman besar bagi ketertiban umum” kata pejabat yang tidak mau disebutkan namanya karena dia tidak berwenang membahas masalah itu secara terbuka.

Penangguhan ratusan akun yang dilakukan oleh Twitter karena permintaan pemerintah India tersebut dilakukan selama lebih dari 12 jam. Twitter beralasan bahwa “penangguhan akun dan konten adalah hal yang rutin. Alasannya, “banyak negara memiliki undang-undang yang mungkin berlaku untuk tweet dan konten akun Twitter”.

Keputusan pemblokiran ratusan akun Twitter tersebut akhirnya mendapatkan tanggapan keras. Twitter telah dituding mencekik kebebasan berbicara dan tidak sesuai dengan slogan yang sering disematkan pada platform tersebut sebagai platform kebebasan berekspresi.

Prashant Bhushan, seorang pengacara dan aktivis mengatakan “Jika Twitter tunduk pada pemerintah, bagaimana ia bisa menyebut dirinya sebagai platform independen untu FOE (kebebasan berekspresi),” jelasnya seperti dikutip dari Hindustan Times.

Juru bicara ketua Kongres, Randeep Singh Surjawela bahkan melontarkan kritik “setelah Facebook, tampaknya pemerintah Modi telah menguasai Twitter India. Upaya pintu belakang ini untuk memblokir suara mereka, yang berbicara atas kebebasan berbicara dan hak-hak petani.” Tindakan pemblokiran akun Twitter tersebut juga membuar Surjawela menuduh rezim Modi sebagai fasis.

Akun-akun tersebut kemudian dipulihkan sekitar pukul 9 malam pada hari Senin. Namun hujatan dan kritikan keras serta tajam dilontarkan oleh para aktivis hak-hak sipil serta barisan oposisi pemerintahan Narendra Modi karena telah berlaku sewenang-wenang membatasi kebebasan berpendapat.