Petani India Protes ke Ibukota dengan Ribuan Traktor

Pada hari Jum’at (22/1), perwakilan serikat petani kembali melakukan pertemuan dengan perwakilan pemerintah pusat. Pertemuan itu adalah yang kesebelas kalinya. Menteri Pertanian India, Narendra Singh Tomar, memberikan usulan baru kepada petani bahwa pemerintah siap untuk menunda implementasi undang-undang selama setidaknya 18 bulan.

Penundaan itu dilakukan untuk mempersiapkan semua petani menghadapi reformasi pertanian yang ada di dalam undang-undang tersebut. Namun pihak serikat petani masih teguh dengan tuntutan awal yakni pencabutan undang-undang reformasi pertanian seutuhnya.

“Pemerintah selalu menjaga kesiapan untuk mempertimbangkan alternatif pencabutan. Usulan kami adalah untuk kepentingan petani dan negara,” kata Tomar seperti dikutip dari India Today. Menteri Pertanian tersebut juga menuduh elemen eksternal telah mencoba membuat kondisi panas sehingga membuat petani untuk terus melanjutkan agitasinya.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan seerikat petani merasa terhina. Mereka harus menunggu kedatangan Menteri Pertanian selama tiga setengah jam. Ketika Menteri datang, menteri menawarkan usulan yang sudah sejak awal tidak akan disepakati petani karena petani hanya ingin pencabutan total undang-undang reformasi pertanian.

Petani India yang memprotes undang-undang reformasi pertanian telah mendirikan tenda dan menginap di pinggiran ibukota New Delhi selama sekitar dua bulan. Mereka menekan pemerintah untuk mencabut total undang-undang pertanian. Namun pemerintah masih tidak mau mengabulkan tuntutan tersebut.

Sesuai janjinya, jika pertemuan terus mengalami jalan buntu, petani akan melanjutkan protes memasuki ibukota New Delhi. Polisi di New Delhi pada akhirnya mengizinkan rencana protes tersebut meskipun sebenarnya mereka keberatan. Peserta protes kalompok petani itu diizinkan melakukan protesnya setelah parade militer dilakukan.

Keputusan kepolisian New Delhi berpijak pada putusan Mahkamah Agung. Pemerintah telah mengajukan petisi ke Mahkamah Agung untuk melarang demonstrasi petani sebelumnya. Namun petisi tersebut ditolak. Karena itulah, polisi tidak bisa berbuat banyak karena Mahkamah Agung secara langsung mengizinkan protes.

Melansir dari kantor berita Reuters, Dependra Pathak, seorang petugas senior kepolisian New Delhi mengatakan bahwa rencananya petani akan membawa sedikitnya 12.000 traktor memasuki ibukota. “Ini akan menjadi tugas yang sangat menantang tetapi kami memutuskannya sehingga ada solusi yang damai dan disiplin” kata Pathak menjelaskan.

Ada tiga negara bagian utama yang mendominasi peserta demonstrasi di pinggiran ibukota New Delhi yakni Uttar Pradesh, Haryana dan Punjab. Mereka telah bertahan selama sekitar dua bulan dan hingga saat ini tuntutannya belum juga dipenuhi.

Setelah serikat petani akhirnya memutuskan untuk melakukan demonstrasi damai memasuki ibukota New Delhi pada 26 Januari, para petani dari negara bagian lain juga bergerak untuk memberikan dukungannya. Di Maharashtra yang berjarak 1400 kilometer dari New Delhi, sekitar 15.000 petani melakukan demonstrasi pawai traktor dan kendaraan mendukung gerakan kawan-kawannya di New Delhi.

Melansir dari agen berita India, ANI, pawai kendaraan itu dilakukan mulai dari kota Nashik dibagian utara menuju ibukota Mumbai, negara bagian Maharashtra. Pawai dimulai pada Sabtu pagi dan berlanjut hingga malam hari. Pada 25 Januari, ribuan petani melakukan pertemuan publik yang juga menyerukan untuk pencabutan undang-undang pertanian yang telah dibuat oleh pemerintahan Narendra Modi.