Petani Protes Besar-besaran, Pemerintah India Buka Dialog

Protes besar para petani di India ini dimulai pertama kali dalam skala lokal oleh serikat pekerja dan petani di daerah Punjab, lalu menular di Rajashtan dan Haryana mulai Agustus. Selama dua bulan protes, mereka menggemakan sebuah gerakan yang mereka sebut “Dilli Chalo” atau “Ayo ke Delhi”.

Puluhan ribu petani berbaris dan berjalan menuju perbatasan New Delhi. Mereka datang bersama dengan keluarga, saudara dan teman-temannya. Dalam amatan Associated Press, puluhan ribu petani tersebut berkemah setidaknya di lima jalan raya utama perbatasan menuju New Delhi. Mereka memblokir jalan raya menuju ibukota selama tiga minggu.

Aksi protes kali ini adalah puncak dari kemarahan petani. Mereka menuntut pancabutan total tiga undang-undang reformasi pertanian yang dikeluarkan oleh pemerintahan yang dikuasai Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Modi. Para pemimpin protes juga menolak tawaran pemerintah untuk mengubah beberapa aturan dari undang-undang pertanian yang baru.

Sudah lebih dari lima kali dilakukan dialog antara perwakilan petani dan pemerintah. Akan tetapi, pembicaraan tersebut selalu menemui jalan buntu. Kini pemerintah, melalui Menteri Pertaniannya, kembali menawarkan untuk dialog kembali dan mengaku “akan mendengarkan secara terbuka” pendapat para petani.

Di India, ada sebuah sistem distribusi hasil pertanian yang dinamakan “sistem Mandi”. Sistem ini menyediakan pasar grosir yang telah dijamin oleh pemerintah, khususnya harga-harga komoditasnya, selama beberapa dekade.

Lebih dari 50 persen penduduk India yang bergantung di sektor pertanian, menjual hasil panen mereka di tempat ini selama puluhan tahun. Pasar grosir tersebut biasanya dijalankan oleh komite dari petani, seringkali pemilik tanah yang luas, dan pedagang atau agen perantara.

Dalam undang-undang yang baru, akan dibuka sistem pasar bebas yang mengizinkan transaksi di luar sistem Mandi yang dikendalikan pemerintah. Melansir dari Hindustan Times, undang-undang yang baru akan mengizinkan pedagang swasta melakukan penimbunan komoditas penting. Sebelumnya tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh agen yang disetujui pemerintah.

Dalam sistem baru yang dianggap tidak adil oleh petani India, harga-harga komoditas tidak akan lagi bisa dikontrol dan agen perantara dapat membentuk sebuah kartel besar untuk mengeruk keuntungan yang berlipat. Ada sekitar 7.000 Mandi atau pasar grosir di seluruh negeri. Menurut pemerintah, sistem ini adalah reformasi dari sistem lama yang sudah dianggap kuno untuk memajukan pertanian dan jalur distribusi hasil pertanian di India.

Melansir dari BBC, salah satu pemimpin protes yang bernama Gurnam Sigh Charuni, petani India tidak percaya dengan sistem baru yang akan diterapkan oleh pemerintah. Gurnam Singh menjelaskan “kami akan kehilangan pendapatan kami jika membiarkan bisnis besar memutuskan harga dan membeli hasil panen”. Selain itu, menurut Gurnam Singh, “pasar bebas berjalan di negara-negara dengan korupsi yang lebih sedikit dan lebih bayak regulasi. Itu tidak akan berhasil untuk kami di sini (India)”.

Aksi protes yang dilakukan oleh puluhan ribu petani India tersebut disebut sebagai aksi damai. Protes juga dinilai unik karena tidak memiliki tendensi politik dan agama, tetapi murni tuntutan para petani terhadap pemerintah pusat. Blokade jalan yang dilakukan oleh para petani, telah membuat sistem transportasi menuju ibukota banyak yang tidak berfungsi. Tapi kendaraan ambulan dan pemadam kebakaran tetap akan bisa lewat secara lancar.

Pemblokiran jalan raya yang dilakukan oleh para petani mulai mencekik New Delhi. Pada 14 Desember 2020, di Singhu, sebuah lokasi perbatasan New Delhi, ratusan petani memblokir rute masuk dan keluar ibukota dan meneriakkan slogan anti-pemerintah. Menurut pantauan Associated Press, mereka juga membawa plakat “Tidak ada petani, tidak ada makanan” (14/12).

Beberapa kali bentrokan terjadi antara polisi dan peserta aksi protes. Para petani dihalau dan diserang dengan gas air mata serta meriam air. Meski begitu, para peserta aksi masih tetap bertahan dan berkemah di jalan raya menuntut pencabutan tiga undang-undang. Mereka bertahan di tengah udara dingin. Namun menurut pemerintah tindakan pencabutan itu sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan.

Kumari Selja, Ketua Kongres wilayah Haryana menuduh pemerintah pusat tidak sensitif terhadap tuntutan para petani. Melansir dari India Today, Kumari juga mengatakan “lebih dari 30 petani sejauh ini kehilangan nyawa yang merupakan tanggung jawab langsung pemerintah BJP. Pemerintah BJP yang kejam dirundung kesombongannya” kata mantan Menteri Persatuan itu menyerang partai penguasa yang dipimpin oleh Narendra Modi (21/12).