Pilot Susi Air Masih Disandera, KKB Papua Tuntut PBB Jadi Mediator

26 Feb 2023, 12:22 WIB

Captain Philips Mark Merthens yang kini disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Papua. (Dokumentasi Sebby Sambom)

Jakarta, IDN Times - Sudah 20 hari pilot Susi Air, Philip Mark Merthens, disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya. Namun, hingga kini belum terlihat ada titik temu agar pilot asal Selandia Baru dibebaskan.

Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-OPM yang berbasis di Australia, Akoubu Amatus Douw, malah menyebut pihaknya ingin agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut dilibatkan sebagai mediator antara Indonesia, Selandia Baru, dan KKB.

"Itu posisi kami saat ini. Dia merupakan bagian dari warga kami di Pasifiik. Kami ingin kalian menyelamatkan nyawanya. Kami menghormati nilai-nilai kemanusiaan, HAM bagi semua orang sesuai dengan piagam PBB," kata Akoubu dan dikutip dari stasiun berita ABC News Australia pada Minggu, (26/2/2023).

KKB juga meminta kemerdekaan Papua sebagai syarat pembebasan Philip di Nduga. Mereka juga menuntut agar Australia dan Selandia Baru agar menyetop ekspor perlengkapan militer ke Indonesia.

Tuntutan agar PBB ikut terlibat sebagai mediator sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Salah satu yang kerap diminta untuk berkunjung ke Bumi Cendrawasih adalah Badan HAM PBB.

1. Pemerintah tak akan pernah mau melepas Papua dari NKRI

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika memberikan ceramah di Sumatera Utara. (Dokumentasi Kemenko Polhukam)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan pemerintah tidak akan bernegosiasi dengan KKB agar melepaskan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan itu disampaikan karena di dalam video yang beredar, salah satu anggota KKB meminta kepada pemerintah untuk memerdekakan Papua. Bila permintaan itu tidak dipenuhi, maka pilot dari maskapai Susi Air tak bakal dilepas.

"NKRI berdasarkan konstitusi, hukum internasional, dan kenyataan faktual. (Papua) adalah bagian yang sah dari NKRI. Oleh sebab itu, tidak ada negosiasi soal itu dan kami akan mempertahankan serta memberantas setiap yang ingin mengambil bagian secuil apapun dari NKRI," ungkap Mahfud di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, dikutip kantor berita ANTARA pada 16 Februari 2023 lalu.

Dia menyebut pemerintah sejauh ini telah menempuh pendekatan persuasif dalam pembebasan Philip. Pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu kini disandera oleh KKB yang dipimpin oleh Egianus Kogoya di Distrik Paro, Nduga, Papua.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyampaikan keselamatan Philip menjadi prioritas pemerintah.

2. TNI-Polri nyaris serbu lokasi KKB bersembunyi tapi urung dilakukan

Ilustrasi Papua (IDN Times/Mardya Shakti)

Mahfud mengatakan tim gabungan TNI-Polri sudah hampir menyerbu KKB di Papua untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Namun, tiap kali pemerintah hendak bergerak, kata Mahfud, Selandia Baru memohon agar tidak ada tindak kekerasan. Sebab, pilot tersebut merupakan warga negara mereka.

"Selain itu agar masalah tersebut tidak menjadi isu internasional," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat 22 Februari 2023 lalu.

Dia menyatakan bila isu tersebut menjadi permasalahan internasional maka Indonesia yang rugi. "Maka, masih kami tangani. Ditunggu saja mudah-mudahan ada penyelesaiannya," tutur dia.

Mahfud menyebut tim gabungan TNI-Polri sudah mengetahui titik lokasi, koordinat, dan jumlah personel KKB yang dipimpin Egianus Kogoya. Namun, pemerintah harus mempertimbangkan keselamatan Philip.

Dia juga mengatakan penyanderaan Philip tidak ada kaitannya dengan kasus hukum yang menimpa Lukas Enembe. Penyandera Philip, Egianus Kogoya, juga sudah ada sebelum pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

"Mereka kan sudah selalu ngomong dan menantang dengan bilang 'ayo tentara datang ke sini.' Tapi, sesudah dicari malah hilang. Seharusnya, kalau sudah menantang, muncul," kata Mahfud.

Dia menegaskan pemerintah tidak akan memenuhi tuntutan KKB agar Papua dibuat merdeka demi dibebaskannya Philip. Sebab, hingga kapan pun, kata Mahfud, Papua tetap menjadi bagian dari NKRI.

3. Upaya pembebasan sandera dipimpin Brigjen JO Sembiring, sebut tidak akan langgar HAM

ilustrasi pesawat (Susi Air) (IDN Times/Rehia Sebayang)

Sementara, Komandan Korem 172/PWY Brigadir Jenderal TNI JO Sembiring telah ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi TNI dalam pembebasan Philip.

"Danrem 172/PWY ditunjuk sebagai Dankolakops TNI untuk membebaskan Philip Mark Mehrtens dari tangan KKB dalam keadaan selamat," ujar Mayjen Saleh pada 18 Februari 2023, dan dikutip ANTARA.

Sebagai Dankolakops, Danrem 172/PWY Brigjen JO Sembiring akan bersinergi dengan Satgas Damai Cartenz yang dipimpin Komisaris Besar Polisi Faizal.

Upaya pembebasan sandera saat ini masih dilakukan tim gabungan dari TNI dan Polri. Menurut Saleh, upaya penyelamatan masih terus diupayakan dengan mengedepankan dialog yang melibatkan para pihak yang diutus Pemerintah Kabupaten Nduga.

Namun, Saleh mengatakan, karena peristiwa penyanderaan ini sudah berjalan beberapa waktu, sehingga akan dilakukan penegakan hukum sesuai standar operasional prosedur. "Agar peristiwa ini tidak berlarut-larut," kata dia.

Menurut Saleh, bila tiba waktunya TNI-Polri akan melakukan tindakan hukum secara terukur, terpilih dan terarah.