Di Balik Pemilu 2024: Kisah Pilu Petugas KPPS Gen Z di Kuala Lumpur

Proses pencoblosan Warga Negara Indonesia (WNI) di TPS Kuala Lumpur seharusnya berlangsung mulai jam 8 pagi pada, Minggu (11/2/2024). Namun, akibat keriuhan yang terjadi prosesnya ngaret hingga 1 jam. Berdasarkan keterangan narasumber IDN Times yang enggan namanya disebut ini, indikasi keriuhan terjadi lantaran antrean masyarakat yang membludak sejak pagi hari.

Sedangkan, data yang dimiliki oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia tidak sinkron dengan jumlah masyarakat yang datang. Bahkan, WNI yang datang ke TPS di Kuala Lumpur bertambah 3 kali lipat dari data seharusnya.

"Antreannya tuh membludak banget. Kemungkinan karena petugas KBRI itu gak terlalu tahu data WNI yang ada di Malaysia, ya. Di datanya itu yang datang harusnya 200 ribu, tetapi kemarin yang datang bisa 600 ribu," ungkap LD saat diwawancara IDN Times pada, Kamis (15/2/2024). 

Banyak WNI yang datang ke TPS tanpa identitas yang jelas. Ada yang paspornya hilang hingga datang dengan dua identitas KTP berbeda.

"Kebanyakan WNI gak punya paspor gitu, lho, paspornya ilang lah, apa ditahan. Atau ada WNI yang tiba-tiba masuk. Itu kan kita tahan dulu identitasnya. Eh, dia bawa dua identitas. Itu banyak banget yang kayak begitu," tutur narasumber. 

Anehnya, untuk kasus dua identitas, ketika dicek pada DPT Online oleh petugas KPPS, identitas tersebut terdaftar. "Tapi dua identitas berbeda itu kami cek semua di DPT Online, terdaftar semua, namanya pun beda," tambah LD.

Di TPS tempat LD bertugas, mayoritas petugas KPPS-nya adalah Generasi Z. Sedangkan WNI yang memilih di TPS tersebut kebanyakan adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang umurnya terpaut cukup jauh dari mereka. Ternyata, LD menemui beberapa TKI yang masih buta huruf dan belum bisa berhitung sehingga ketika hendak mencoblos mereka cenderung kebingungan. Bahkan, LD sempat mendapati pemilih yang datang ke bilik dan langsung menyebutkan pilihannya agar surat suaranya langsung dicobloskan oleh orang lain.

"Ada pemilih yang datang-datang langsung cuman ngomong, 'kak saya mau nyoblos nomor 3 aja, ya! Dicoblosin aja, ya, tolong' udah terus dia keluar. Itu padahal gak bisa kan," ujar LD. 

"Ibu-ibu juga ada yang pas udah di bilik sambil ngomong, 'ini saya mau nyoblos partainya Surya Paloh itu yang mana, ya? Terus kalau yang namanya Anies-Anies itu yang mana? Saya gak tau orangnya yang mana, tapi saya dikasih tahu disuruh nyoblos itu di luar tadi', yang begitu banyak," lanjutnya. 

Para petugas KPPS dibantu oleh TPSN dari Polri. Namun, tidak semua permasalahan bisa ditanggulangi karena terjadi kericuhan antara pendukung paslon 01 dan 02. Sedangkan, para pendukung 03 mencari cara lain dengan menyetor banyak saksi saat pencoblosan di dalam TPS. 

"Kami dibantu sama Satgas TPSN dari Polri, tetapi gak bisa ke-handle semua karena pendukung 01 dan 02 itu ribut. Kalau 03 itu main pintar. Mereka itu ambil banyak saksi dari partai pengusung 03 waktu di dalam TPS," ujar LD. 

Tak hanya itu, setiap LD keluar dari TPS, ia akan dikerubungi oleh pendukung paslon sambil dimarahi sehingga lebih aman baginya untuk tetap berada di dalam TPS.

"Mereka yang gak bisa masuk, kalau aku keluar ya langsung teriak-teriak, 'tuh petugas tuh petugas', mereka langsung ngerubungin aku marah-marah bahkan narik-narik aku. Ya aku takut dong. Aku langsung pergi aja lari gitu," tuturnya. 

Sebagai petugas KPPS, LD berusaha menjaga agar pesta demokrasi berjalan lancar tanpa adanya kecurangan. Di suatu kesempatan, ia mendapati saksi yang melarang para pemilih untuk membuka surat suaranya sebelum mencoblos. Padahal, langkah itu sebenarnya diperlukan guna memastikan bahwa surat suara masih bersih dan baru.

Lantas, petugas KPPS yang merupakan anak muda menasehati saksi pemilu tersebut. Alih-alih menerima, oknum saksi itu justru memaki petugas KPPS.

"Tiba-tiba, nih, kertas suara kan itu harus ditunjukkan kalau itu bersih dan masih baru gitu. Nah, ini itu gak diboleh dibuka dulu. Mereka kayak 'udah gak usah dibuka, langsung masuk aja ke bilik, pilih nomor 03, ya,'" beber narasumber.

"Kami pun petugas KPPS mengingatkan. Eh, justru kami dimarahin balik. Mereka bilang, 'kalian tuh anak kecil ya belum tahu kondisi negara kayak gini. Kalian tuh bukan rakyat kecil juga karena bisa sekolah di sini (di Malaysia) orang partai kami tuh dari rakyat jadi bukan dari kalangan kayak kalian' jadi kami bingung juga mau negur kayak begitu tuh gimana," jelasnya.

LD sendiri mengampu pendidikan di salah satu universitas di Perak. Kampusnya berjarak kurang lebih 7 jam dari lokasi TPS apabila ditempuh menggunakan bus dari Kuala Lumpur. Karena menjadi petugas KPPS, ia rela pindah ke Kuala Lumpur dan menyewa apartemen bersama teman-temannya. Petugas KPPS seharusnya mendapat uang saku oleh pemerintah. Namun, hingga penulis mewawancara, uang tersebut belum ia terima. Semua akomodasi dan biaya hidup pun mereka pribadi.

"Aku pun rugi di transport dan akomodasi di sini. Kami gak bisa mengharapkan uang dari sini karena uang gajinya tuh gak turun sampai sekarang. Belum ada kejelasan sama sekali," tutur narasumber. "Dari kami yang gak berasal dari Kuala Lumpur tuh berat," lanjutnya. 

Pengalaman LD dan kawan-kawan selaku petugas KPPS di Kuala Lumpur ini tentu adalah kritik dan evaluasi bagi pihak penyelenggara Pemilu 2024. Padahal, mereka berinisiatif dan bersusah payah untuk mengawal pesta demokrasi. Namun, upaya mereka seakan sia-sia sehingga mereka sepertinya ogah berpartisipasi untuk kedua kalinya.