PM Belanda Mark Rutte Akan Mengundurkan Diri, Ini Penyebabnya

08 Jul 2023, 08:25 WIB

Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte. twitter.com/MinPres

Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Belanda, Mark Rutte, memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Rutte tercatat sebagai perdana menteri terlama di negara tersebut.

Atas pengunduran dirinya, berarti Belanda akan menghadapi pemilihan umum (pemilu) pada akhir tahun ini. Rutte dan pemerintahannya akan tetap menjabat sebagai caretaker sampai koalisi baru yang berkuasa terpilih.

"Hari ini, sayangnya, kita harus menarik kesimpulan bahwa perbedaan-perbedaan itu tidak dapat didamaikan. Itulah sebabnya saya akan segera menawarkan pengunduran diri seluruh kabinet kepada raja secara tertulis," kata Rutte kepada jurnalis di Den Haag, dilansir ABC News, Sabtu (8/7/2023).

Pemerintah Belanda bubar karena perbedaan yang tidak dapat diatasi dalam koalisi empat partai, yakni mengenai cara mengendalikan migrasi, isu yang telah memecah belah negara-negara di seluruh Eropa.

"Bukan rahasia lagi bahwa mitra koalisi memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai kebijakan migrasi," ujar Rutte.

1. Oposisi serukan segera lakukan pemilu

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Anggota parlemen oposisi tidak membuang waktu untuk menyerukan pemilu baru, bahkan sebelum Rutte secara resmi mengonfirmasi pengunduran dirinya.

Pemimpin Partai Kebebasan yang anti-imigrasi, Geert Wilders, mendesak agar segera digelar pemilu.

Di seluruh spektrum politik, pemimpin Partai Green Left, Jesse Klaver juga menyerukan pemilu dan mengatakan Belanda membutuhkan perubahan arah.

2. Hal yang diperdebatkan sampai akhirnya PM Belanda mundur

Mark Rutte kembali terpilih sebagai Perdana Menteri Belanda setelah memenangkan Pemilu Belanda untuk yang keempat kalinya. (Instagram.com/minpres)

Dilansir DW, Rutte sebagai pemimpin Partai VVD ingin memperketat pembatasan untuk menyatukan kembali keluarga pencari suaka, menyusul skandal tahun lalu mengenai pusat-pusat penampungan yang penuh sesak.

Dia menyerukan agar jumlah keluarga pengungsi perang yang diizinkan masuk Belanda dibatasi hingga 200 orang per bulan, dan mengancam akan menggulingkan pemerintah jika langkah tersebut tidak disahkan.

Dua mitra juniornya, termasuk Christen Unie dari Partai Kristen Demokrat yang mendapat dukungan utama dari "Sabuk Alkitab" di Belanda tengah, dengan tegas menentang proposal tersebut.

Baik Christen Unie maupun D66, partai berhaluan kiri dalam koalisi pelangi, melihat masalah tersebut tidak terlalu menjadi masalah dibandingkan dengan VVD-nya Rutte.

Keempat partai telah mengadakan pembicaraan krisis pada 5-6 Juli lalu dalam upaya untuk menyelamatkan pemerintah yang mulai goyah, yang baru menjabat pada Januari 2022.

Pada Jumat (7/7/2023), Rutte mengatakan bukan rahasia lagi apabila koalisi memiliki perbedaan dalam masalah tersebut, dan dia sangat menyelesaikan hal tersebut, tetapi menyadari itu merupakan fakta politik.

3. Permohonan suaka di Belanda terus melonjak

Ilustrasi para imigran. (Unsplash.com/barbarazandoval)

Tercatat, permohonan suaka di Belanda melonjak sepertiga tahun lalu menjadi lebih dari 46 ribu, dan pemerintah telah memproyeksikan jumlah tersebut dapat meningkat menjadi lebih dari 70 ribu tahun ini, yang akan melampaui angka tertinggi sebelumnya sejak 2015.

Suaka dan migrasi adalah masalah sulit bagi Rutte dan telah terjadi selama bertahun-tahun. Hal itu karena kekuatan partai-partai sayap kanan di Belanda, yang paling terkenal adalah Geert Wilders, dan ancaman yang ditimbulkan partai-partai sayap tengah seperti VVD.