Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Georgia Irakli Kobakhidze, pada Senin (22/7/2024), mengklaim Donald Trump mampu mengakhiri perang di Ukraina. Ia pun menyebut hubungan bilateral Amerika Serikat (AS)-Georgia juga akan membaik.
Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan Washington-Tbilisi memanas setelah peresmian Undang-Undang (UU) anti-agen asing di Georgia. Bahkan, AS secara sepihak menangguhkan latihan militer gabungan dengan Georgia yang seharusnya digelar pada bulan ini.
Kobakhidze mengatakan, kemenangan Trump dalam pilpres AS pada November mendatang akan mengakhiri tensi di kawasan Kaukasus Selatan dan Laut Hitam. Namun, ia menekankan tidak akan mencampuri urusan dalam negeri AS.
"Tentu saja, kami tidak bisa mengintervensi pemilu, terutama pilpres di negara sebesar Amerika Serikat (AS). Ini bukan urusan kami. Namun, satu hal yang dapat saya katakan adalah jika Trump menang, perang di Ukraina akan berakhir dan kawasan kami akan kembali tenang," tuturnya, dikutip Agenda.
"Jika ada kedamaian di kawasan, sikap terhadap Georgia akan berubah. Ini satu-satunya yang dapat saya ucapkan. Pilihan ada di tangan rakyat AS. Mereka harus memilih siapa Presiden AS ke depannya," tambahnya.
Menanggapi pernyataan Rusia mengenai dukungan kepada Partai Georgian Dream di Georgia, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Matthew Miller, mengatakan hanya rakyat Georgia yang akan menentukan masa depan negaranya.
"Kami sudah melihat sejumlah upaya dari Rusia tidak hanya mencoba, tapi kami melihat intervensi Rusia dalam pemilu di seluruh kawasan dan seluruh dunia. Kami akan terus berhati-hari dan mengawasi itu semua," terangnya, dilansir Civil.
"Seperti yang sudah Anda dengar mengenai sejumlah kejadian di Georgia. Maka, saya dapat mengatakan kepada rakyat Georgia bahwa hanya merekalah yang dapat menentukan masa depan negaranya," sambungnya.
Pada hari yang sama, puluhan anggota parlemen oposisi Georgia mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) soal peresmian UU anti-agen asing yang dianggap akan merusak aspirasi Georgia bergabung dengan Uni Eropa (UE).
Dilaporkan RFE/RL, anggota parlemen tersebut sudah menandatangani dokumen gugatan untuk menolak UU anti-agen asing yang disahkan oleh pemerintahan Partai Georgian Dream.
UU anti-agen asing di Georgia diketahui mirip dengan hukum di Rusia yang sudah disahkan sedekade lalu, yang dimanfaatkan untuk mempersekusi media independen dan organisasi non-profit asing.
Sementara itu, satu-satunya partai oposisi di parlemen yang menolak ikut dalam aksi tersebut adalah Girchi. Mereka menganggap MK Georgia tidak independen dan menganggap tidak ada gunannya menggugat lewat lembaga tersebut.