PM Inggris Tuduh Xi Jinping Merampas Hak Demokrasi Hong Kong

Dilansir Reuters, pemerintahan Inggris sangat kritis terhadap undang-undang keamanan nasional yang telah berlaku di China sejak 2020 lalu. Pihaknya juga geram ketika ada perubahan aturan pemilu Hong Kong, yang dinilai melenyapkan hak kebebasan dan otonomi Hong Kong.

“Pada peringatan 25 tahun serah terima, kami tidak dapat menghindari fakta bahwa untuk beberapa waktu sekarang, Beijing telah gagal memenuhi kewajibannya,” kata Johnson.

"Ini adalah keadaan yang mengancam hak dan kebebasan warga Hong Kong serta kemajuan dan kemakmuran rumah mereka yang berkelanjutan," sambungnya.

Kementerian Luar Negeri China menanggapi kritik Johnson. China mengatakan bahwa Inggris perlu menjauhkan diri dari segala urusan Hong Kong. Beijing juga menyebut pola pikir Johnson seperti pemimpin Inggris era kolonial.

Dia juga mengatakan, pernyataan Inggris yang mengatasnamakan hak asasi manusia hanyalah omong kosong dan mencoreng nama baik Hong Kong. 

"Hong Kong adalah Hong Kong-China, dan tidak ada kekuatan eksternal yang memiliki hak untuk campur tangan. Inggris tidak memiliki hak kedaulatan, pemerintahan, atau pengawasan atas Hong Kong pascaserah terima, dan apa yang disebut komitmen tidak ada sama sekali," kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian.

Menanggapi undang-undang keamanan nasional buatan China, Inggris kemudian menginisiasi program imigrasi khusus. Johnson mengatakan, sudah ada 120 ribu warga Hong Kong yang memanfaatkan program itu.

“Kami tidak menyerah pada Hong Kong. 25 lima tahun yang lalu, kami membuat janji untuk wilayah dan rakyatnya, dan kami bermaksud untuk menepatinya," kata Johnson.

Dia menambahkan, “(Inggris) melakukan semua yang kami bisa untuk menahan China pada komitmennya, sehingga Hong Kong sekali lagi dijalankan oleh rakyat Hong Kong, untuk rakyat Hong Kong."

Seorang analis menilai, kunjungan Presiden Xi Jinping ke Hong Kong merupakan selebrasi kemenangan atas perkembangan undang-undang keamanan nasional yang telah berlaku. Sehingga, membuat pihaknya berhasil untuk memperketat kendali pada Hong Kong.

"Ini adalah perayaan kemenangan pemerintah pusat atas oposisi politik di Hong Kong," kata John Burns, seorang profesor di Departemen Politik dan Administrasi Publik di Universitas Hong Kong.

Dilansir France 24,  Xi Jinping bersama Ibu negara Peng Liyuan mengunjungi Hong Kong dalam rangka perayaan 25 tahun kembalinya Hong Kong kepada China pada Jumat (1/7/2022).

Hal itu menjadi kunjungan perdana Xi yang keluar dari China sejak pandemik COVID-19. Kedatangan mereka disambut oleh anak-anak yang melambaikan bunga dan bendera Hong Kong-China.

"Hong Kong telah berulang kali menghadapi ujian berat, mengatasi tantangan satu per satu. Setelah angin dan hujan, Hong Kong bangkit dari abu," ujar Xi.