PM Kishida Ogah Buru-buru Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis di Jepang

Jepang adalah satu-satunya di antara tujuh negara demokrasi besar (G7) yang tidak melegalkan pernikahan sesama jenis. Hal itu, disebut oleh sejumlah pihak, sebagai akar masalah dari berbagai bidang mulai dari imigrasi, warisan, dan perawatan medis.

Kelompok bisnis juga mengatakan, kurangnya ketentuan menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan dalam persaingan global, dilansir The Straits Times.

Partai Demokrat Liberal dikenal sebagai partai konservatif, yang cenderung memiliki dukungan yang lebih kuat di antara para pemilih yang lebih tua. Mayoritas pendukung partai yang menaungi Kishida ini tidak mendukung legalisasi hubungan sesama jenis dan LGBTQ.

Survei yang dilakukan surat kabar Mainichi dan Universitas Saitama pada November 2021 hingga Januari 2022 mendapati, 71 persen responden berusia 18-29 tahun mengatakan pernikahan sesama jenis harus diakui secara hukum. Jumlahnya turun menjadi 25 persen dari mereka yang berusia 70 tahun atau lebih.

Pemerintah daerah, termasuk Tokyo, telah berusaha untuk memberikan dukungan dengan menawarkan sistem “pendaftaran kemitraan”. Hal itu tetap tidak memiliki bobot hukum dan masih membuat pasangan sesama jenis menghadapi masalah dengan kurangnya pengakuan atas hubungan mereka.

Kelompok kesetaraan pernikahan juga mengejar serangkaian kasus melalui pengadilan Jepang, menuntut ganti rugi yang timbul dari kurangnya hak untuk pasangan sesama jenis. Hasil sejauh ini beragam, dan putusan akan dijatuhkan dalam kasus Nagoya pada 30 Mei.

“Fondasi keluarga adalah cinta dan kepercayaan yang datang dari menjalani hidup, tertawa, menangis, dan khawatir bersama. Jika orang dengan jenis kelamin yang sama bisa menikah, itu (fondasi keluarga) tidak akan berubah sama sekali,” kata kelompok aktivis Pernikahan Untuk Semua Jepang dalam cuitannya menanggapi pernyataan Kishida.

Di sisi lain, Kishida saat ini sedang fokus untuk menangani rendahnya angka kelahiran di Jepang.

“Kita tidak bisa membuang-buang waktu pada kebijakan untuk anak-anak dan dukungan pengasuhan anak, kita harus membangun masyarakat ekonomi yang mengutamakan anak-anak dan membalikkan angka kelahiran," kata Kishida, dilansir ABC.

Populasi Jepang yang melebihi sekitar 125 juta penduduk telah menurun selama 14 tahun. Angka tersebut diproyeksikan turun menjadi 86,7 juta pada 2060. Adanya populasi yang berkurang dan penuaan berdampak besar bagi ekonomi dan keamanan nasional.

Atas dasar itu, Kishida berjanji akan meningkatkan dukungan keuangan bagi keluarga dan anak-anak, termasuk peningkatan beasiswa. Rencana itu akan disusun pada Juni 2023.

Jepang merupakan negara ketiga dengan ekonomi terbesar di dunia. Meski begitu, biaya hidup tinggi dan kenaikan upah yang lambat menjadi faktor turunnya populasi.