PM Malaysia Jelaskan soal Perjanjian Batas Laut Indonesia ke Parlemen

13 Jun 2023, 19:53 WIB

Presiden Jokowi bertemu dengan PM Malaysia, Anwar Ibrahim di Labuan Bajo, Selasa (9/5/2023) (dok. Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menjelaskan kepada Parlemen Malaysia tentang perjanjian batas laut dengan Indonesia yang baru saja disepakati saat kunjungan Presiden Joko “Jokowi” Widodo pekan lalu ke Kuala Lumpur.

“Pada 8 Juni 2023, saya dan Presiden Jokowi membuat kesepakatan berdasarkan prinsip bahwa concern kami ada pada titik perbatasan yang tidak kita sengketakan di UNCLOS 1982,” kata Anwar di sela-sela Sesi Tanya Jawab PM di Parlemen, dikutip dari Channel News Asia, Selasa (13/6/2023).

Anwar menekankan, perjanjian tersebut diteken setelah berkonsultasi dengan Departemen Urusan Maritim Kemlu Malaysia, Dewan Keamanan Nasional, Kejaksaan Agung, Departemen Survei dan Pemetaan serta Pusat Hidrografi Nasional.

“Kedua perjanjian tersebut adalah Treaty Relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Southernmost Part of the Melaka Straits dan Treaty between Malaysia dan Indonesia Relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Sulawesi Sea,” tegas Anwar.

Menurut Anwar, telah dilakukan pemeriksaan batas laut antara Malaysia dan Indonesia sehingga ketika menerima kunjungan Jokowi pekan lalu, dirinya dan Jokowi sepakat untuk meneken perjanjian tersebut.

1. Tidak termasuk Pulau Sebatik

Pulau Sebatik (airmagz.com)

Sementara itu, Anwar menekankan kembali ke Parlemen Malaysia bahwa 2 perjanjian tersebut tidak termasuk dalam batas yang masih disengketakan, yaitu Pulau Sebatik.

“Perjanjian itu tidak termasuk wilayah yang masih disengketakan, misalnya Pulau Sebatik dekat Sabah dan batas dekat Pelabuhan Tanjung Pelepas di Johor,” tutur Anwar lagi.

“Posisi utama kami adalah bahwa kami tidak akan mengorbankan satu inci pun dari tanah negara kami,” lanjut dia.

2. Perjanjian Indonesia-Malaysia diprotes eks PM

Eks Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin. (ANTARA Foto/Ho-FB Muhyiddin)

Ketua Partai Perikatan Nasional sekaligus eks PM Malaysia Muhyiddin, memprotes tentang kesepakatan perjanjian dengan Indonesia tersebut.

“Ketika saya menjadi perdana menteri (Malaysia), ini adalah salah satu masalah (bilateral) yang tidak dapat kami selesaikan. Kami berdiskusi dan berdiskusi, tetapi tidak pernah bisa mencapai resolusi. Ini melibatkan hal-hal sensitif yang berkaitan dengan perbatasan Johor dan Sabah,” katanya.

“Indonesia sahabat kita, tapi soal kedaulatan negara, kita tidak bisa berkompromi. Kita tidak boleh menyerah bahkan satu inci pun. Dalam hal perbatasan internasional, kita harus mempertahankan hak dan kedaulatan nasional kita. Saya berharap (Anwar) menjelaskan masalah ini kepada masyarakat dan transparan,” sambung dia.

3. Jokowi senang pembahasan batas laut Indonesia-Malaysia bisa rampung

Presiden Jokowi bertemu dengan PM Malaysia, Anwar Ibrahim di Labuan Bajo, Selasa (9/5/2023) (dok. Sekretariat Presiden)

Di sisi lain, Jokowi mengaku senang karena pembahasan soal batas laut antara Indonesia dan Malaysia ini bisa rampung.

"Saya menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut teritorial di laut Sulawesi, di Selat Malaka bagian selatan, setelah 18 tahun proses negosiasi, 18 tahun. Bisa diselesaikan ini alhamdulillah, berkat Sri Anwar Ibrahim yang bekerja cepat dibantu para menteri," ujar Jokowi di Malaysia, Kamis (8/6/2023).

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga berharap negosiasi perbatasan lain bisa selesai. Perbatasan yang masih dalam pembahasan yakni di Sebatik hingga Sinapat.