PM Palestina: Tuhan, Tolong Bantu Kami Bila Trump Terpilih Lagi

Tidak biasanya warga Palestina menyampaikan pendapat mereka secara terbuka terkait pilpres AS. Namun, pernyataan yang disampaikan oleh PM Shtayyeh menunjukkan betapa putus asanya warga Palestina ketika Trump memimpin Negeri Paman Sam. Apalagi di bawah Trump, Washington membuat beberapa kebijakan yang kontroversial. 

Pertama, di akhir tahun 2017 lalu, Trump justru mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Padahal, para pemimpin Palestina berharap ketika mereka sudah menjadi negara yang tak lagi dijajah, di sana lah lokasi ibu kota mereka. Sejak saat itu, para pemimpin Palestina menilai AS sudah tidak lagi bisa dipercayai sebagai mediator yang jujur. 

Kedua, tak lama setelah kejadian itu, Washington menutup kantor perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Kebijakan itu ditempuh usai Palestina menolak hadir dalam dialog dengan Israel yang dipimpin oleh Negeri Paman Sam. Ketiga, Trump memotong bantuan senilai ratusan juta dolar bagi Palestina. 

Keempat, kebijakan terbaru yang dinamakan "Rencana Timur Tengah" juga dinilai lebih condong memihak Israel. Dengan adanya kebijakan itu, malah melegalkan Israel untuk mencaplok wilayah Palestina di area Tepi Barat. Alhasil wilayah di bagian timur menjadi milik Israel. Di sisi lain, wilayah Palestina semakin mengecil lantaran diambil untuk pemukiman ilegal warga Yahudi. 

Kebijakan buruk lainnya yakni di bawah kepemimpinan Trump, beberapa negara di kawasan Timur Tengah didorong untuk berdamai dengan Israel. Satu demi satu negara yang semula mengklaim sebagai sahabat Palestina justru menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. 

Dua negara pertama pada tahun ini yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel adalah Uni Emirat Arab dan Bahrain. Presiden Palestina, Mahmoud Abbas menolak perjanjian damai yang disepakati oleh UEA, Bahrain dengan Israel. Melalui penasihat seniornya, Nabil Abu Rudeineh, kesepakatan damai itu merupakan sebuah pengkhianatan terhadap bencana yang dihadapi oleh Palestina, Yerusalam dan Al-Aqsa. 

Para pengamat melihat Manama dan Khartoum kemungkinan besar mengikuti jejak UEA, dengan menjalin hubungan diplomatik dengan negara Yahudi tersebut. Sementara itu Arab Saudi meski tidak mengecam kesepakatan itu, enggan menormalkan hubungan sampai Israel menandatangani perjanjian perdamaian dengan Palestina yang diakui internasional.

Lalu, bagaimana dengan sikap Indonesia? Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada 14 Agustus 2020 lalu sempat mengontak Menlu UEA, Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan. Melalui akun media sosialnya @Menlu_RI, Menlu perempuan pertama di Indonesia itu menyebut mereka sempat membahas isu Palestina. 

Melalui pembicaraan telepon Retno kembali mengingatkan posisi Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina. Salah satunya merujuk kepada Resolusi PBB nomor 2334 yang diadopsi dalam sidang di Dewan Keamanan PBB pada 23 Desember 2016 lalu. 

Resolusi DK itu menegaskan kembali bahwa pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina yang dijajah Israel sejak 1967, tidak memiliki legalitas hukum dan merupakan pelanggaran hukum internasional yang serius. Pencaplokan wilayah Palestina juga disebut bisa menggagalkan solusi dua negara (two state solution). 

Di sisi lain, Kemenlu memastikan sikap dari UEA tidak akan berpengaruh terhadap hubungan bilateral antara Indonesia dengan UEA. Juru bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah, pada hubungan antar pemerintah sudah kuat dan tidak terpengaruh. 

"Dengan Mesir dan Yordania yang juga sudah lebih dulu memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, kan hubungan bilateral kita juga baik," kata Faiza melalui pesan pendek kepada IDN Times pada 15 Agustus 2020 lalu.