Wellington, IDN Times - Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengumumkan rencana pelarangan kepemilikan senjata semi-otomatis, menyusul terjadinya penembakan di dua masjid kawasan Christchurch yang menewaskan 50 orang pada Jumat (15/3).
Pelaku, seorang warga Australia bernama Brenton Tarrant, yang menjalankan aksinya dengan beberapa senjata, di antaranya adalah AR-15 yang merupakan senjata semi-otomatis. Tarrant juga diketahui mendapatkan izin kepemilikan senjata kategori A.
Ardern sudah menginformasikan kepada publik pemerintahnya akan merespons pembunuhan massal tersebut, dengan melarang kepemilikan senjata semi-otomatis. Namun, waktu itu, ia belum menjelaskan lebih detail tentang rencana tersebut.
Hari ini, Kamis (21/3), Ardern menyatakan pelarangan itu akan berlaku mulai 11 April mendatang. Bukan hanya itu, pemerintah Selandia Baru juga akan melarang kepemilikan semua peluru berkapasitas tinggi, serta seluruh bagian yang memungkinkan modifikasi menjadi senjata semi-otomatis.
"Singkatnya, setiap senjata semi-otomatis yang digunakan dalam serangan teroris pada Jumat, akan dilarang di negara ini," kata dia.
Sementara menanti finalisasi peraturan, pemerintah Selandia Baru menetapkan pembatasan penjualan senjata jenis tersebut di seluruh wilayahnya.
Sedangkan senjata-senjata semi-otomatis yang sudah terlanjur dibeli masyarakat, akan dibeli kembali oleh pemerintah Selandia Baru. Ardern beralasan kebijakan ini untuk memastikan "sebuah kompensasi yang adil dan masuk akal" kepada para pemilik senjata.
Ia mengatakan dalam skema buyback tersebut, pemerintah membutuhkan anggaran hampir Rp1 triliun hingga Rp2 triliun. Agar rencana ini tercapai, akan ada masa amnesti ketika pemilik memiliki waktu mengembalikan senjata mereka. Ia pun menggarisbawahi bahwa ini bukan cara pemerintah menghukum pemilik senjata yang menggunakan untuk alasan sah.
Dalam aturan Selandia Baru, seseorang bisa mendapatkan senjata standar dengan legal, jika mengantongi izin kategori A. Ini yang juga dimiliki Tarrant. Sementara, untuk secara legal mempunyai senjata semi-otomatis, seseorang wajib memiliki izin kategori E. Tarrant disebut memodifikasi senjatanya agar berkapasitas semi-otomatis.
Dengan skema buyback ini, pemerintah Selandia Baru menawarkan tiga opsi kepada pemilik senjata semi-otomatis. Pertama, mereka secara sukarela menyerahkan untuk dibongkar polisi. Kedua, melengkapi formulir daring, agar polisi bisa mengambilnya. Ketiga, memberikan kepada seseorang dengan izin kategori E, yang kemudian akan membongkarnya juga.
Ardern optimis mayoritas pemilik senjata akan mendukung reformasi aturan senjata ini, sebab ini untuk kepentingan masyarakat Selandia Baru. "Ini soal kepentingan nasional dan keamanan," ujar dia.
Ardern juga mengaku akan "bekerja keras untuk mendapatkan dukungan sembari mengurus perihal lain soal reformasi yang harus kita lakukan untuk mencegah aksi teror terjadi lagi" di Selandia Baru.
Kementerian polisi Selandia Baru sejauh ini menyatakan setuju dengan perubahan aturan ini. Menteri Stuart Nash mengatakan penting bagi pemerintah membuat keputusan tersebut.
"Ini akan membuat sebuah perbedaan nyata yang memungkinkan Selandia Baru menjadi sebuah tempat yang lebih aman. Seperti kata Perdana Menteri, ini saatnya beraksi," ucap dia.