PM Thailand Prayut Chan-o-cha Umumkan Mundur dari Dunia Politik

11 Jul 2023, 19:20 WIB

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha (twitter.com/prayutofficial)

Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha, pada Selasa (11/7/2023), mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia politik. Ia telah memimpin Thailand selama 9 tahun setelah memperolehnya dari kudeta militer.

Pada awal kepemimpinannya, ia sempat berjanji untuk bertanggung jawab atas pemerintahan hanya untuk sementara waktu.

Kemundurannya dari dunia politik dinantikan banyak pihak, terutama setelah partai United Thai Nation kalah dalam pemilu 14 Mei. Partai itu hanya memenangkan 36 dari 500 kursi parlemen, dilansir Reuters.

1. Klaim atas banyak pencapaian

PM Thailand, Prayut Chan ocha. (Twitter.com/Prayut Official)

Prayut akan tetap menjadi Perdana Menteri sementara sampai pemerintahan baru terbentuk.

Prayut merupakan mantan panglima militer, seorang royalis yang setia, memimpin junta hingga pemilu 2019 dan dipilih oleh parlemen untuk tetap menjadi perdana menteri selama empat tahun lagi, sebuah hasil yang menurut lawan-lawannya telah ditentukan sebelumnya.

Prayut, yang kini 69 tahun, membantahnya dan pada Selasa mengatakan dia telah mencapai banyak kesuksesan.

“Saya sebagai perdana menteri telah bekerja keras untuk melindungi bangsa, agama, monarki demi kepentingan rakyat tercinta. Hasilnya saat ini berbuah untuk masyarakat,” katanya dalam sebuah pernyataan.

2. Kepemimpinan Prayut dianggap tidak memiliki mandat publik

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha (twitter.com/prayutofficial)

Selama sembilan tahun sejak kudetanya, Prayut telah bertahan dari berbagai tantangan melalui kasus pengadilan, dukungan yang naik-turun di parlemen, dan demonstrasi jalanan oleh lawan yang melihatnya sebagai oportunis karena tidak memiliki mandat publik.

“Saya telah mencoba memperkuat negara di semua bidang untuk stabilitas dan perdamaian dan mengatasi banyak hambatan di dalam negeri dan internasional,” kata dia.

Pengumumannya datang saat parlemen baru bersiap untuk bersidang pada Kamis, untuk mengadakan pemungutan suara tentang siapa yang akan menjadi perdana menteri berikutnya.

3. Thailand disorot karena gelar pertemuan yang undang junta Myanmar

Panglima Militer Myanmar Jendral Min Aung Hlaing tiba di Indonesia (IDN Times/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Pada Juni lalu, pemerintahan Thailand menuai kritik karena menghelat pertemuan di Pattaya dan mengundang junta militer Myanmar. Bahkan, Thailand mengundang negara anggota ASEAN lainnya untuk menghadiri pertemuan tersebut.

Undangan itu dikritik karena Thailand dianggap melegitimasi junta militer Myanmar dan berada di luar kesepakatan ASEAN terkait Lima Poin Konsensus, yang juga disepakati junta dua tahun lalu.

Kementerian Luar Negeri Thailand menerangkan bahwa pertemuan itu adalah dialog informal sebagai sarana mendukung ASEAN mengakhiri kekerasan di Myanmar.

Sementara, Menlu Thailand Don Pramudwinai mengklaim bahwa peran Thailand ini tidak akan menggantikan peran ASEAN.

"Situasi saat ini telah banyak berubah. Sekarang banyak pertempuran di Myanmar. Mereka juga sedang memetakan jalan pemilu. Hal ini membuat kami perlu melanjutkan interaksi kami dengan Myanmar," ucap Don, dikutip dari Channel News Asia.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.