Polandia Dituduh Secara Ilegal Dorong Migran ke Belarus

Polandia telah menuduh negara tetangganya, Belarusia, telah mengatur gelombang imigrasi ilegal untuk menerobos perbatasannya. Sejak awal Agustus, ada sekitar 7.000 migran dan pencari suaka yang terlihat di perbatasan.

Banyak dari mereka yang tidak bisa melewati perbatasan menuju Polandia karena dijaga ketat oleh pasukan sehingga mereka terjebak dan berkemah.

Untuk menahan gelombang migran tersebut, Polandia memberlakukan keadaan darurat yang membuat kelompok aktivis hak asasi manusia dan media tidak bisa mengakses wlayah itu.

Namun Amnesti Internasional mampu mendapatkan data yang membuktikan bahwa pemerintah Polandia secara ilegal mendorong para migran kembali ke Belarusia. Menurut Reuters, dasar tuduhan itu berupa dari data citra satelit, foto dan video yang mereka dapatkan.

Kelompok hak asasi manusia juga telah mengkritik pemerintah Polandia karena tindakannya terhadap para migran di perbatasan. Mereka dituduh telah melakukan penolakan ilegal dan gagal memberi dukungan medis, tempat tinggal dan makanan yang memadai.

Direktur Amnesty International Eropa yang bernama Eve Geddie mengatakan "memaksa kembali orang yang mencoba mengklaim suaka tanpa penilaian individu tentang kebutuhan perlindungan mereka bertentangan dengan hukum Eropa dan internasional," tegasnya.

Pemerintah Polandia telah memberlakukan keadaan darurat di perbatasan sejak tanggal 2 September lalu. Selama 30 hari sejak tanggal tersebut, hanya penjaga perbatasan dan pasukan keamanan lainnya yang diizinkan berada di daerah itu.

Pada hari Rabu, 29 September, juru bicara pemerintah Polandia yang bernama Piotr Mueller telah meminta kepada Presiden Andrzej Duda untuk memperpanjang keadaan darurat sampai 60 hari.

Menurut Associated Press, tiga negara anggota Uni Eropa (UE) yang berbatasan dengan Belarusia yakni Polandia, Lithuania dan Latvia telah menuduh Minsk mendorong gelombang migrasi ilegal.

Polandia dan Lithuania bereaksi dengan memperkuat wilayah perbatasan dengan kawat berduri dan pasukan keamanan untuk menghentikan ribuan migran dan pencari suaka yang mencoba memasuki wilayahnya.

Ylva Johansson dari Komisioner Urusan Dalam Negeri UE dan Menteri Dalam Negeri Polandia Mariusz Kaminski dikabarkan akan segera bertemu untuk membahas situasi di sepanjang perbatasan Polandia dengan Belarusia.

Presiden Belarusia yang bernama Alexander Lukashenko telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat, usai pemilu yang dimenanginya pada Agustus 2020. Lebih dari 30.000 orang pro-demokrasi, ditangkap karena protes hasil pemilu yang dinilai curang.

Sejak itu, secara berkala UE telah menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap pemerintahan Belarusia. Inggris, AS dan Kanada juga mengikuti untuk menjatuhkan sanksi tersebut untuk menghukum tindakan perilaku Lukashenko.

Namun Lukashenko yang dijuluki "diktator terakhir Eropa" itu melawan balik. Dia dituduh memberi banyak visa kepada warga Irak dan Afghanistan yang ingin mencari suaka ke UE lewat negaranya.

Tindakan itu telah membuat ribuan migran terdorong untuk menerobos perbatasan Belarusia dengan beberapa negara tetangga. Lukashenko, dengan demikian, dituduh menggunakan migran sebagai senjata untuk melawan sanksi.

Dilansir dari Al Jazeera, Sviatlana Tsikhanouskaya, pemimpin oposisi Belarusa pekan lalu mengatakan bahwa Minsk menggunakan para migran dan pencari suaka dalam aksi "balas dendam terhadap Lithuania, Latvia dan Polandia karena mendukung kekuatan demokrasi independen, gerakan untuk perubahan di Belarus."

Menurut Tikhanovskaya, para migran telah disandera dalam situasi tersebut dan menyebut perilaku rezim Lukashenko "tidak bertanggung jawab dan tidak manusiawi."

Situasi paling tegang terjadi di perbatasan Belarusia-Polandia. Di wilayah ini, lima orang migran dan pencari suaka dilaporkan telah tewas karena kedinginan terjebak di perbatasan.