Polisi Korsel Geledah Kantor Intelijen Terkait Drone Korut

Tim investigasi gabungan kini sedang meneliti adanya potensi otorisasi rahasia atau dukungan logistik dari pejabat intelijen, guna memfasilitasi misi drone sipil ke wilayah Korea Utara. Penyelidikan tersebut difokuskan untuk menentukan apakah aksi tersebut merupakan bagian dari operasi terstruktur, yang melanggar hukum kedaulatan antar negara.

"Satuan tugas akan mengungkap kebenaran di balik insiden drone ini melalui analisis material yang disita dan penyelidikan ketat terhadap para tersangka," menurut tim investigasi dalam rilis resminya, dilansir TRT World.

Meskipun awalnya membantah keterlibatan resmi, pemerintah Seoul kini menemukan indikasi koordinasi intensif antara oknum keamanan dan kelompok sipil yang mengaku bertanggung jawab. Presiden Lee Jae-myung memperingatkan bahwa setiap keterlibatan lembaga negara dalam aksi tersebut merupakan pelanggaran hukum berat, yang dapat mengancam stabilitas regional.

"Jika dugaan itu terbukti benar, hal itu akan menjadi kejahatan serius yang mengancam perdamaian di Semenanjung Korea dan keamanan nasional," ujar Lee, dilansir The Standard.

Satuan tugas gabungan militer dan kepolisian menggeledah 18 lokasi penting secara serentak, termasuk markas besar Badan Intelijen Nasional (NIS) dan Komando Intelijen Pertahanan. Operasi yang dimulai pada pukul 09.00 waktu setempat ini, juga menyasar kantor perusahaan teknologi serta kediaman pribadi para tersangka utama. Langkah hukum tersebut diambil setelah Korea Utara merilis bukti puing drone, yang diklaim jatuh di wilayah Kaesong pada 4 Januari 2026.

Penyelidik kini telah mengamankan sejumlah perangkat keras dan dokumen rahasia, guna memverifikasi keaslian rekaman video yang ditemukan dalam memori drone tersebut. Bukti-bukti ini sangat diperlukan untuk memastikan apakah drone tersebut memang digunakan untuk memantau target militer strategis, seperti fasilitas uranium. Pihak berwenang berharap hasil analisis forensik digital dapat segera mengungkap pihak yang memberikan instruksi akhir bagi peluncuran pesawat tanpa awak tersebut.

Investigasi saat ini telah menetapkan empat tersangka dari pihak pemerintah, yang terdiri dari satu pejabat NIS serta tiga perwira militer aktif. Para tersangka diduga berkolaborasi dengan seorang mahasiswa pascasarjana bernama Oh, yang menggunakan perusahaan media sebagai kedok untuk menutupi aktivitas intelijen tidak sah. Selain itu, pihak kejaksaan menemukan indikasi transaksi keuangan mencurigakan senilai ratusan juta won, yang diduga digunakan untuk mendanai operasional misi ilegal tersebut.

Dalam pembelaannya, tersangka Oh menyatakan bahwa misi tersebut murni bertujuan untuk melakukan pemantauan lingkungan di wilayah pemrosesan nuklir Korea Utara.

"Saya menerbangkan drone tersebut untuk mengukur tingkat radiasi dan kontaminasi logam berat di sekitar pabrik pengolahan uranium di sana," kata Oh, dilansir BSS News.

Saat ini, para tersangka menghadapi ancaman dakwaan pengkhianatan, serta pelanggaran berat terhadap protokol militer dan Undang-Undang Keselamatan Penerbangan.