Politikus Geert Wilders Kritik Permintaan Maaf Belanda ke RI

Dilansir ABC News, studi dilakukan selama empat setengah tahun oleh para ahli dari tiga lembaga penelitian sejarah. Hasilnya bertentangan dengan pandangan lama pemerintah Belanda, yang menyatakan pasukannya terlibat dalam kekerasan ekstrem hanya secara sporadis ketika memerangi pasukan pro-kemerdekaan di Indonesia.

“(Sumber mereka berkonsultasi) menunjukkan bahwa penggunaan kekerasan ekstrem oleh angkatan bersenjata Belanda tidak hanya meluas, tetapi juga sering disengaja,” menurut penelitian itu.

Para peneliti mengatakan tidak mungkin untuk memberikan jumlah pasti kejahatan dan korban.

Pada 2013, pemerintah Belanda telah meminta maaf atas sejumlah kekejaman yang dilakukan pasukannya di masa lalu. Mulai 1945 ketika Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda, hingga 1949 ketika Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia.

Ketika mengunjungi Indonesia pada 2020, Raja Belanda Willem-Alexander secara resmi meminta maaf atas agresi negaranya di masa lalu. Lalu, sebagai tanggapan atas temuan studi ini, pada Kamis (17/2/2022), Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan temuan penyelidikan adalah alasan baginya mengulangi permintaan maaf tersebut.

“Saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya atas nama pemerintah Belanda kepada rakyat Indonesia hari ini,” kata Rutte.

“Permintaan maaf juga harus diberikan kepada semua orang di negara kita yang harus hidup dengan konsekuensi perang kolonial di Indonesia, seringkali sampai hari ini,” tambahnya.

Berbagai kasus di pengadilan yang diprakarsai oleh kerabat dan penyintas kekejaman militer Belanda memberikan tekanan pada pemerintah dalam beberapa tahun terakhir untuk menilai kembali tindakan militer selama konflik kemerdekaan.

Kritik terkait studi di atas juga disampaikan oleh Paul Huefsloot selaku Direktur Institut Veteran Belanda. Ia menyebut hasil penyidikan menimbulkan rasa tidak nyaman dan kekhawatiran dalam dirinya.

“Karena para veteran yang bertugas di bekas Hindia Belanda itu secara kolektif ditempatkan di dok tersangka berkat kesimpulan yang tidak berdasar,” katanya dalam pernyataan tertulis.

Hans van Griensven, ketua organisasi veteran Belanda, mengatakan kekerasan itu tidak meluas seperti yang disampaikan.

“Tentu saja, ada yang tidak beres, seperti yang mereka lakukan di setiap perang,” kata Van Griensven. “Tetapi, secara umum, ada juga bantuan kemanusiaan, makanan didistribusikan, infrastruktur dibangun. Itu tidak dibahas dalam temuan,” tambahnya.