Ponsel Direktur Human Rights Watch Disusupi Spyware Pegasus

27 Jan 2022, 15:23 WIB

Ilustrasi Hacker (IDN Times/Mardya Shakti)

Jakarta, IDN Times – Badan hak asasi manusia, Human Rights Watch (HRW), menyerukan kepada pemerintah untuk menghentikan penjualan, ekspor, maupun transfer teknologi pengawasan usai menemukan seorang pejabat seniornya yang menjadi sasaran spyware tahun lalu.

Direktur HRW pada bidang krisis dan konflik sekaligus kepala kantor Beirut, Lama Fakih, dilaporkan menjadi sasaran pegasus sebanyak lima kali antara April dan Agustus 2021. Fakih saat itu diketahui tengah mengawasi respons krisis HRW untuk negara-negara seperti Suriah, Ethiopia, dan Amerika Serikat.

Tugas Fakih yang mencakup pendokumentasian dan pengungkapan pelanggaran HAM di beberapa negara tersebut diduga telah menarik perhatian berbagai pemerintah, terutama negara yang menjadi pengguna alat buatan NSO tersebut.

1. Peretasan untuk membungkam aktivis dan jurnalis

Mengutip Middle East Eye, Fakih diberitahu terkait pelanggaran keamanan tersebut oleh Apple secara langsung melalui iMessage yang memperingatkan bahwa seseorang telah menargetkan Iphone pribadinya. HRW juga telah membenarkan bahwa ponsel Fakih sebelumnya disusupi Pegasus.

Melalui penyelidikan yang ditinjau Lab Amnesty Internasional, ponsel milik Fakih terinfeksi spyware melalui zero-click exploit di mana pengguna telepon disusupi secara langsung tanpa melakukan tindakan apapun seperti mengklik tautan.

Menanggapi hal tersebut, Fakih menuding bahwa pemerintah yang kerap kali menargetkan aktivis dan jurnalis bertujuan untuk membungkam orang-orang yang berani mengungkap tindakan pelecehan mereka.

"Mereka tampaknya percaya bahwa dengan melakukan itu, mereka dapat mengkonsolidasikan kekuasaan, memberangus perbedaan pendapat, dan mendukung manipulasi fakta mereka," ungkap Fakih.

Deborah Brown, peneliti hak digital senior dan advokat di HRW mengatakan hal yang sama. Menurutnya, penyusupan semacam itu dapat merusak upaya jurnalis dan aktivis HAM untuk meminta pertanggung jawaban pihak terkait dan juga akan membuat orang yang coba dilindungi berada dalam bahaya besar.

2. Pihak developer mengaku tidak mengetahui adanya pelanggaran

Al Jazeera melaporkan, dalam surat yang dikirim pada 24 Januari kepada HRW, pihak developer NSO Group mengaku tidak mengetahui adanya pelanggaran aktif dalam penggunaan teknologi tersebut terhadap anggota staf pengawas HAM. Perusahaan juga sedang melakukan penilaian awal untuk menentukan penyelidikan lebih lanjut.

NSO Group mencatat bahwa penargetan terhadap kelompok HAM akan menjadi pelanggaran serius terhadap penyalahgunaan teknologi apalagi jika individu tersebut dicurigai melakukan tindak kejahatan.

Tindakan tersebut disebutnya melanggar kontrak pembelian kedua pihak. Perusahan juga mendukung seruan internasional untuk membatasi penggunaan sypware namun mengabaikan seruan untuk menangguhkan penggunaan Pegasus.

3. Beberapa kasus peretasan Pegasus lainnya

Ilustrasi sosial media (pexels.com/Tracy Le Blanc)

Kasus Fakih bukan merupakan yang pertama kalinya. Selama penyelidikan internasional tahun lalu, terungkap bahwa Pegasus digunakan untuk meretas telepon aktivis dan jurnalis termasuk kepala biro MEE di Turki.

Korban utama lainnya dari Pegasus yang paling terkenal adalah kontributor Washington Post, Jamal Kashoggi, yang dibunuh di Konsulat Arab Saudi di Istanbul pada Oktober 2018 oleh otoritas Saudi.

Pada bulan Juni, Forbidden Stories mengungkapkan bahwa lebih dari 50.000 nomor telepon telah dipilih oleh klien pemerintah untuk diretas sejak 2016.

Sementara, pada November 2021, pemerintahan Biden AS mengumumkan keputusannya untuk menempatkan NSO Group dalam daftar hitam AS. Pemerintah AS mengatakan memiliki bukti bahwa perusahaan Israel memungkinkan pemerintah asing untuk melakukan penindasan transnasional.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.