Prabowo Bicara di PBB, Isu Palestina Dipastikan Masuk Agenda Utama

Isu Palestina memang tak pernah absen dari panggung diplomasi Indonesia. Sejak era Presiden Sukarno, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina telah menjadi garis merah dalam politik luar negeri RI. Pada 1962, Sukarno bahkan menegaskan bahwa selama Palestina belum merdeka, Indonesia akan terus menentang penjajahan Israel.

Komitmen itu kembali ditekankan oleh Kemlu RI menjelang Sidang Umum PBB. Sebelumnya, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI, Tri Tharyat, mengatakan Palestina akan menjadi salah satu fokus utama pidato Prabowo.

“Kita tunggu rilis resminya, tapi tema besar mencakup dinamika dunia, termasuk serangan ke Qatar, dan tentu Palestina,” kata Tri dalam konferensi pers pada 11 September lalu.

Indonesia ingin menegaskan, dukungan kepada Palestina bukan sekadar simbolik. Dalam beberapa kesempatan, Jakarta secara aktif mengecam langkah Israel, termasuk rencana mengambil alih penuh Jalur Gaza. Kemlu RI menilai, kebijakan itu melanggar hukum internasional dan berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan.

Dengan demikian, pidato Prabowo di PBB akan menjadi kelanjutan dari sikap konsisten Indonesia yang menempatkan isu Palestina sebagai bagian penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global.

Sidang Umum PBB ke-80 akan menjadi panggung internasional pertama bagi Prabowo sejak dilantik sebagai presiden. Ia dijadwalkan menjadi pembicara ketiga pada hari pertama sesi Debat Umum. Posisi ini biasanya diberikan kepada negara-negara yang dianggap memiliki peran signifikan dalam isu global.

Menurut Tri Tharyat, kesempatan ini akan digunakan Prabowo untuk memperkenalkan visi “Asta Cita” yang menjadi arah pembangunan nasional. Melalui forum dunia, Prabowo ingin menegaskan bahwa Indonesia siap memainkan peran lebih besar di kancah internasional.

Selain itu, Indonesia juga ingin menggaungkan reformasi sistem multilateral. Hal ini sejalan dengan agenda global untuk memperkuat representasi negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan internasional. Bagi Indonesia, Sidang Umum PBB adalah wadah strategis untuk mendorong reformasi itu.

Partisipasi langsung Prabowo juga dipandang sebagai sinyal bahwa Indonesia ingin lebih aktif dalam diplomasi internasional, bukan hanya sebagai penonton, melainkan sebagai aktor utama yang mengedepankan kepentingan Global South.

Indonesia menekankan bahwa partisipasinya di Sidang Umum PBB bukan hanya untuk menyuarakan isu nasional, tetapi juga memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang. Hal ini terinspirasi dari semangat Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955, di mana Indonesia menjadi salah satu penggagas utama.

Menurut Tri Tharyat, Prabowo akan menegaskan pentingnya memperkuat solidaritas Global South di tengah dinamika geopolitik. Indonesia melihat adanya ketimpangan dalam sistem internasional yang sering kali merugikan negara-negara berkembang.

Dengan membawa semangat Bandung, Indonesia ingin menghidupkan kembali peran kolektif Global South dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil. Prabowo diyakini akan mengaitkan hal ini dengan tantangan global, mulai dari konflik, krisis pangan, hingga perubahan iklim.

Bagi Indonesia, diplomasi multilateral bukan hanya soal posisi di panggung dunia, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan ruang bagi negara-negara berkembang untuk punya suara setara. Kehadiran Prabowo di PBB diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai jembatan antara Utara dan Selatan.