Prancis Akan Denda Pasien yang Mangkir Janji Bertemu Dokter 

Para tenaga medis di Prancis melaporkan, ada sekitar 27 juta kasus pasien yang tidak hadir dalam janji temu dengan dokter setiap tahunnya, fenomena ini dikenal dengan istilah poser un lapin yang berarti "menjadi kelinci".

Attal menyatakan bahwa menetapkan sanksi bagi pasien yang mangkir bisa membebaskan hingga 20 juta slot janji temu per tahun untuk pasien lain yang lebih membutuhkan.

"Ini adalah jumlah yang mungkin tampak tinggi bagi sebagian orang, tidak cukup bagi yang lain, tetapi bagaimanapun, layanan kesehatan bukanlah sesuatu yang gratis," kata Menteri Kesehatan Prancis, Catherine Vautrin, dikutip dari The Telegraph.

Vautrin menekankan bahwa tujuan dari kebijakan ini adalah untuk membuat pasien lebih bertanggung jawab di tengah situasi banyak warga Prancis yang kesulitan mengakses layanan kesehatan.

Berdasarkan rencana tersebut, pasien yang membuat janji dengan dokter diwajibkan memberikan detail kartu debit atau kredit. Jika pasien tidak hadir tanpa memberi pemberitahuan pembatalan setidaknya 24 jam sebelumnya, dokter berhak mengenakan denda tersebut.

Namun, dokter memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah pasien tersebut punya alasan yang valid untuk mangkir dan dapat mengecualikan mereka dari denda. Pemerintah menargetkan kebijakan ini akan mulai berlaku pada Januari 2025 setelah melalui proses legislasi di parlemen. Namun, rencana ini langsung menuai kritik dari berbagai kalangan.

Patrick Pelloux, ketua serikat dokter gawat darurat, menyatakan bahwa cara"Ini tidak akan berhasil.

"Ini hanya pajak dan layanan kesehatan bisa menderita karenanya," ujar dia. 

Senada dengan itu, Presiden Assos Santé yang merupakan kelompok pasien, Gérard Raymond, menilai bahwa denda bukanlah cara yang tepat untuk membuat pasien lebih bertanggung jawab. Kebijakan ini dinilai terkesan seperti upaya menyalahkan dan membuat pasien bersalah atas kekurangan yang ada dalam sistem layanan kesehatan Prancis.

Luc Duquesnel, seorang dokter umum, mengusulkan pendekatan yang lebih mengedukasi masyarakat daripada membebankan denda yang dapat memperburuk hubungan antara pasien dan dokter.

Di samping kebijakan denda, Attal juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan jumlah dokter yang akan dilatih.

Langkah ini bertujuan untuk mengatasi fenomena "gurun medis", yaitu daerah-daerah di Prancis yang kekurangan atau tidak memiliki dokter umum dan fasilitas kesehatan yang memadai, terutama di wilayah pedesaan dan kota kecil. Pemerintah menargetkan setiap warga dapat mengakses layanan dokter dalam waktu 30 menit dari tempat tinggal mereka.

Attal menjelaskan bahwa kuota mahasiswa kedokteran akan ditingkatkan secara bertahap, dari 10 ribu menjadi 12 ribu pada tahun depan, dan akan mencapai 16 ribu pada 2027. Namun, Duquesnel mengingatkan bahwa pemerintah juga perlu memperhatikan kesejahteraan mereka.