Prancis Akui Sahara Barat sebagai Wilayah Maroko

Pernyataan Prancis ini disampaikan melaui surat resmi Presiden Macron kepada Raja Maroko, Mohammed VI pada Selasa. Ia menerima rencana Maroko yang ditawarkan pada 2007 untuk membatasi otonomi Sahara Barat dalam rangka menyelesaikan konflik. 

"Bagi Prancis, otonomi Sahara Barat di bawah kedaulatan Maroko adalah keputusan yang dapat menyelesaikan konflik di Sahara Barat," tulisnya, dikutip Reuters.

"Dukungan kami kepada rencana otonomi yang diusulkan Maroko pada 2007 sudah jelas dan konsisten. Prancis saat ini hanya menginginkan tercapainya solusi politik jangka panjang yang sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB," tulisnya. 

Sementara itu, perubahan posisi Prancis terhadap Sahara Barat menjadi kemenangan besar Maroko menyusul keputusan serupa dari Amerika Serikat (AS), Israel, dan Spanyol, serta sejumlah negara Afrika untuk meningkatkan hubungan perdagangan.

Menyusul pernyataan Macron, Aljazair memutuskan menarik Duta Besarnya di Paris. Ia menyebut saat ini representasi dari Aljazair di Prancis hanya akan diwakilkan oleh charge d'affaires.

"Kami menolak pernyataan Macron terkait pengakuan Maroko terhadap otonomi Sahara Barat. Ini tidak pernah dilakukan oleh pemerintah Prancis sebelumnya," kata dia, dikutip France24. 

Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Arab Sahrawi, Mohamed Sidati, menuding Prancis bertingkah ganjil soal hukum internasional dan mendukung ekspansionisme Maroko yang terus meningkatkan pengaruhnya di Afrika. 

"Apapun upaya keras Maroko terhadap kami dengan bantuan Prancis sekalipun, rakyat Sahrawi akan tetap berjuang keras mempertahankan haknya hingga kami melihat seluruh agresor Maroko pergi dari teritori kami dan pengakuan resmi terhadap kemerdekaan Republik Demokratik Arab Sahrawi," terangnya. 

Pada pembukaan Olimpiade Paris 2024, atlet Aljazair yang ikut dalam pawai di Sungai Seine membawa bendera negaranya dan bunga mawar. Gestur ini bertujuan mengingatkan insiden kekerasan polisi Prancis kepada simpatisan kemerdekaan Aljazair di Paris pada Oktober 1961. 

Dilaporkan RFI, sebanyak 12 ribu demonstran ditangkap dalam demonstrasi pro-Aljazair pada 1961 dan 120 orang di antaranya tewas. Bahkan, banyak jasad korban yang tidak pernah ditemukan sampai saat ini ketika ditenggelamkan di Sungai Seine. 

Selama bertahun-tahun, Prancis menolak mengusut insiden tersebut dan hanya pada 2001 pemerintah akhirnya mengakui pembunuhan massal di Paris. 

Pada 2021, Presiden Macron memperingati peristiwa pembunuhan massal yang dilakukan oleh kepolisian. Ia pun menyebut kasus mengerikan ini tidak dapat dibenarkan oleh Republik Prancis.