Prancis Desak Rwanda Setop Dukung Pemberontak M23 di RD Kongo

21 Feb 2024, 15:38 WIB

ilustrasi bendera Prancis (pexels.com/@atypeek)

Jakarta, IDN Times - Prancis mendesak Rwanda untuk menghentikan segala bentuk dukungan kepada pemberontak M23 yang beroperasi di Republik Demokratik Kongo. Desakan ini diutarakan pada Selasa (20/2/2024), untuk menghentikan konflik berkepanjangan di bagian timur RD Kongo.

Pekan lalu, Amerika Serikat (AS) sudah mengecam Rwanda atas dukungannya terhadap kelompok pemberontak M23. Bahkan, PBB sudah memperingatkan akan timbulnya konflik besar di kawasan Afrika bagian selatan apabila tensi RD Kongo dan Rwanda terus berlangsung.

Dilansir Deutsche Welle, PBB, Human Right Watch dan pengawas independen berhasil menemukan bukti bahwa Rwanda memang mendukung aktivitas pemberontak M23. Bahkan, Kigali terbukti mengirimkan senjata dan amunisi, serta ikut dalam proses rekrutmen pemberontak M23, dan mengirimkan pasukan.

1. Prancis minta Rwanda dan M23 tarik pasukannya dari RD Kongo

Selain memerintahkan Rwanda menghentikan dukungan kepada M23, Paris juga mendesak Kigali dan M23 untuk menarik seluruh pasukannya dari teritori RD Kongo. Sebab, itu termasuk pelanggaran integritas teritorial.

"Kami sangat mengkhawatirkan situasi di Goma dan Sake saat ini. Serangan terhadap integritas teritorial RD Kongo tidk boleh dibiarkan berlarut-larut. Maka dari itu, M23 harus menghentikan aksinus sesegera mungkin dan menarik pasukannya dari area yang didudukinya saat ini," terangnya, dikutip RFI.

"Terakhir, kami juga percaya bahwa Pasukan Bersenjata RD Kongo harus menangguhkan semua kolaborasi dengan FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda)," sambungnya.

Pernyataan ini membuat Prancis mengikuti jejak AS yang menolak kekerasan pemberontak M23 di RD Kongo. Dalam beberapa bulan terakhir, sudah ada lebih dari 1 juta warga yang mengungsi akibat krisis keamanan di timur RD Kongo.

2. Konflik di RD Kongo berpotensi menyebar ke kawasan Great Lake

Tentara Rwanda. (twitter.com/RwandaMoD)

Pada pertemuan di Dewan Keamanan PBB, AS sudah mengangkat masalah ketegangan Rwanda-RD Kongo dalam rapat. Duta Besar AS di PBB Robert Wood menyuarakan agar kedua negara meredam tensi agar tidak berujung pecahnya konflik.

"Komunitas internasional harus segera mengambil langkah untuk mengakhiri konflik di RD Kongo bagian timur dan menurunkan potensi ekskalasi RD Kongo dan Rwanda di tengah ketegangan," terang Wood.

Dalam rapat tersebut, Perwakilan RD Kongo di PBB Bintou Keita memperingatkan, ekskalasi kekerasan akan timbul jika kondisi ini terus dibiarkan dan berpotensi memperlebar konflik di kawasan Great Lake Afrika.

Keita ikut mengecam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan hukum internasional yang dilakukan oleh pemberontak M23. Ia menyebut kelompok itu telah melakukan rekrutmen anak-anak dan penculikan warga sipil.

3. PBB jatuhkan sanksi kepada enam pemimpin pemberontak di RD Kongo

Dewan Keamanan PBB resmi menjatuhkan sanksi kepada enam orang dari lima kelompok pemberontak bersenjata di RD Kongo. Keputusan ini demi mencegah pecahnya konflik berkepanjangan di wilayah timur RD Kongo.

Dilansir Reuters, sanksi tersebut diberikan kepada dua pemimpin pemberontak Allied Democratic Forces (ADF), seorang pemimpin pemberontak Twirwaneho, dan seorang pemimpin National People's Coalition for the Sovereignty of Congo (CNPSC).

Selain itu, PBB juga menetapkan sanksi kepada seorang juru bicara militer M23 dan pemimpin FDLR. Keenam orang tersebut tidak akan bepergian ke negara lain, dikenakan embargo senjata, dan pembekuan asetnya di luar negeri.

Kondisi keamanan di timur RD Kongo kian memprihatinkan setelah kedua negara saling tuding satu sama lain. Bahkan, Kinshasa sudah memprotes Rwanda yang diduga telah melancarkan serangan drone ke Bandara Goma.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.