Prancis Ingatkan Warganya Agar Hati-hati di Negara Penduduk Muslim

28 Okt 2020, 11:23 WIB

Warga di Peshawar, Pakistan membakar spanduk dengan bendera Prancis sebagai aksi protes (ANTARA FOTO/REUTERS/Fayaz Aziz)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Prancis meminta kepada warganya yang kini sedang berada di negara dengan penduduk mayoritas Muslim, agar berhati-hati. Mereka khawatir warga Prancis menjadi sasaran kemarahan umat Muslim yang sedang dialamatkan kepada Presiden Emmanuel Macron.

Stasiun berita Channel News Asia, Selasa, 27 Oktober 2020, melaporkan peringatan itu juga berlaku bagi warga Prancis yang sedang berada di Indonesia. Peringatan yang sama juga perlu diperhatikan warga yang tengah bermukim di Turki, Mauritania, Irak, dan Bangladesh.

"Kami rekomendasikan untuk tetap menjaga kewaspadaan, khususnya ketika bepergian dan berhati-hati ke lokasi yang banyak dikunjungi oleh turis atau komunitas ekspatriat," demikian isi pernyataan tertulis Kemlu Prancis di situs resmi mereka.

Apa yang menyebabkan kemarahan umat Muslim di beberapa negara hingga mereka memboikot produk-produk buatan Prancis?

1. Umat Muslim di dunia tersinggung dengan pidato Presiden Macron

Presiden Republik Prancis, Emmanuel Macron. twitter.com/francediplo_EN

Reaksi yang kini muncul dari umat Muslim di beberapa negara, termasuk Indonesia, karena mereka tersinggung atas pidato yang disampaikan Presiden Macron pada awal Oktober. Ia sempat menyebut Islam merupakan salah satu agama yang tengah mengalami krisis di berbagai negara.

Kemarahan semakin memuncak usai Macron membela warganya bernama Samuel Paty yang dibunuh dengan keji oleh seorang remaja dari etnis Chechnya, Abdoullah Anzorov, pada 16 Oktober 2020. Remaja berusia 18 tahun itu geram karena mendengar Paty yang merupakan guru sejarah menunjukkan karikatur Nabi Muhammad di dalam kelas.

Alih-alih memberi penjelasan secara bijak, melalui akun media sosialnya, Presiden Macron malah mendukung tindakan Paty.

"Kami tidak akan menyerah, tidak akan pernah. Kami menghormati semua perbedaan dalam satu semangat perdamaian. Tetapi, kami tidak terima penyebarluasan ajaran kebencian dan mempertahankan alasan yang dinilai masih bisa diperdebatkan," demikian cuit Macron pada 26 Oktober 2020 lalu.

Paty dibunuh di dekat sekolah tempat ia mengajar oleh Anzorov. Tetapi, pemuda itu tewas ditembak polisi Prancis. Ini merupakan kesekian kalinya terjadi aksi teror di Prancis.

Pada 2015, Prancis juga menjadi sasaran teror oleh sekelompok orang yang diduga berafiliasi dengan kelompok Al-Qaeda. Mereka melepaskan tembakan secara membabi buta kepada para pekerja di kantor redaksi majalah satir, Charlie Hebdo. Penyebabnya sama, Charlie Hebdo memuat kartun Nabi Muhammad di halaman depan.

2. Prancis akan memperketat pengawasan pasca-pemenggalan warganya, Samuel Paty

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ketika berbincang dengan Emmanuel Macron (www.middle-east.online.com)

Berkaca dari peristiwa yang menimpa guru sejarah Samuel Paty, Presiden Macron mengusulkan dilakukan pengawasan lebih ketat terhadap kelompok Muslim. Ia melihat, kemunculan kelompok Islam separatis bisa memicu pembentukan masyarakat yang tidak sejalan dengan aturan positif di Prancis.

Macron melihat realita di lapangan, paham sektarian dipraktikkan dengan cara anak-anak tidak diizinkan menuntut ilmu di sekolah. Lalu, komunitas itu mencoba memasukkan nilai-nilai separatis itu dengan aktivitas olah raga, budaya, dan kegiatan masyarakat, sehingga mereka tidak membaur dengan masyarakat lainnya.

Karena itu, sebelum akhir 2020, Macron sudah berencana mengajukan aturan ke parlemen. Isi undang-undang itu antara lain:

Melakukan monitor ketat terhadap organisasi olahraga dan asosiasi lainnya, sehingga mereka tidak menjadi sumber atau garda terdepan dalam mengajarkan Islam.
Prancis akan mengakhiri program mengirim imam dari luar negeri.
Meningkatkan pengawasan terhadap pendanaan yang masuk dari luar Prancis untuk membiayai masjid.
Pembatasan aktivitas sekolah di rumah.

Selain itu, Macron mendorong pemerintah Prancis lebih memperhatikan sektor ekonomi dan sosial bagi para imigran, sehingga celah itu tidak dimanfaatkan kelompok radikal.

3. Indonesia mengingatkan Prancis agar kebebasan berekspresi tetap harus menghormati hak orang lain

Ilustrasi Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (IDN Times/Fitang Budhi Aditia)

Sedangkan, Pemerintah Indonesia memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Olivier Chambard pada Selasa, 27 Oktober 2020. Pemanggilan dilakukan Direktur Jenderal wilayah Amerika dan Eropa, I Ngurah Swajaya atas instruksi Menlu Retno Marsudi.

"Dalam pertemuan itu, saya sesuai instruksi Bu Menlu menyampaikan kecaman terhadap pernyataan Presiden Prancis yang telah menghina Islam," ungkap Ngurah melalui pesan pendek kepada IDN Times.

Pemerintah Indonesia juga menekankan kepada Prancis bahwa kebebasan berekspresi tetap dapat dilakukan dengan menghormati hak-hak orang lain. Di sisi lain, Indonesia tak mengikuti langkah warga di beberapa negara lainnya--seperti Turki dan negara-negara Arab lainnya, dengan memboikot produk-produk buatan Prancis.