Prancis-Jerman Minta Serbia Akui Kosovo, Imbalannya Jadi Anggota UE

Keterangan di atas disampaikan Vucic ketika menghadiri konferensi pers di Belgrade pada Sabtu kemarin. Lewat kesempatan itu, Vucic meneyebut bahwa solusi yang ditawarkan Prancis dan Jerman berbanding terbalik dengan konstitusi Serbia. 

"Dasarnya adalah Serbia harus mengakui dan memperbolehkan Kosovo untuk bergabung dengan institusi dan organisasi internasional, termasuk PBB. Untuk itu, Serbia akan mendapatkan akses cepat agar bisa masuk dalam Uni Eropa dan kemungkinan mendapat keuntungan ekonomi," tutur Vucic, dikutip RFE/RL. 

Hal itu ditawarkan agar Kosovo dapat bergabung dengan institusi dan organisasi internasional. Namun, Belgrade menganggap tawaran tersebut adalah bentuk quid pro quo, atau pengambilan sesuatu untuk sesuatu yang diinginkan. 

Meski demikian, Prancis dan Jerman mengaku belum memberikan konfirmasi apapun soal tawaran tersebut. 

Menanggapi hal itu, Vucic menolak tawaran dari Prancis dan Jerman. Tetapi, presiden berusia 52 tahun itu menyatakan bahwa posisi Belgrade ini bisa membahayakan Serbia. 

"Kami akan tetap berpegang pada kebijakan kami, sampai dampak kerusakan kepada Serbia lebih besar. Mungkin setelah itu kami akan menerimanya dalam realitas yang berbeda. Mungkin di masa depan pemerintahan akan membuat keputusan yang berbeda," ungkap Vucic. 

Ia juga menegaskan bahwa Serbia akan mendapat konsekuensi, jika tidak bersedia mengakui Kosovo. Vucic juga menyesalkan upaya Uni Eropa untuk terus menyelesaikan status akhir Kosovo dalam beberapa dekade terakhir. 

"Sejak saat itu, tidak peduli adanya perjanjian Brussels, kami tidak dapat membentuk Persatuan Munisipal Serbia dalam agenda kami," tuturnya, sambil menuding Pristina terus melawan pembentukan struktur pemerintahan di Kosovo Utara yang didominasi etnis Serbia.

Pada kesempatan yang sama, Vucic mengatakan bahwa Amerika Serikat terus meningkatkan militernya di Kosovo. Ia menentang banyaknya pasukan AS di Kosovo dengan dalih melindungi integritas teritorial dan kedaulatan negara Balkan tersebut. 

Ini adalah sinyal kepada kami dan warga Serbia di Kosovo bagian utara, bahwa mereka seharusnya tidak bermimpi dan mengharapkan Piagam PBB dan keputusan PBB. Hal itu termasuk Resolusi 1244 terkait kebijakan pemaksaan. 

"Kami paham bahwa hukum internasional sudah dilanggar dan hanya satu cara pemaksaan, perluasan, dan peningkatan pasukan, tapi kami tidak punya pilihan kecuali mengikuti hukum internasional dan mungkin mengikuti aturan itu sepenuhnya," tutup Vucic. 

Di samping itu, Serbia mengaku tidak akan memberikan sanksi kepada Rusia setelah pemblokiran dari Uni Eropa. Pemerintah Serbia menyebut bahwa ini bukan hanya masalah gas murah dan dukungan Rusia kepada Serbia soal Kosovo, tapi juga masalah moral atas sanksi kepada Serbia pada 1990-2000-an