Prancis Larang Unjuk Rasa Bela Palestina

13 Okt 2023, 07:15 WIB

Presiden Prancis, Emmanuel Macron. (twitter.com/Emmanuel Macron)

Jakarta, IDN Times - Unjuk rasa warga di Paris, Prancis, dalam rangka membela hak Palestina berujung ricuh. Polisi Prancis menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa yang turun ke jalan, Kamis (13/10/2023).

Setelah itu, pemerintah Prancis melarang adanya unjuk rasa dan demo yang berkaitan dengan Palestina.

Dilansir dari Al Jazeera, Jumat (13/10/2023), Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin juga mengeluarkan surat edaran bahwa semua unjuk rasa dan demo pro-Palestina dilarang karena terkait dengan ketertiban umum.

1. Pemerintah Prancis dikritik

Presiden Prancis Emmanuel Macron saat berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden melalui sambungan telepon pada 11 November 2020. (Facebook.com/Emmanuel Macron)

Dengan dilarangnya unjuk rasa pro-Palestina ini, pemerintah Prancis pun mendapat kecaman dari para aktivis dan kritikus.

“Kita hidup di negara hukum perdata, negara di mana kita memiliki hak untuk mengambil sikap dan berdemo. Tidak adil melarang satu pihak dan mengizinkan pihak lain dan itu tidak mencerminkan realitas terkait Palestina,” kata seorang pengunjuk rasa bernama Charlotte Vautier.

Dilaporkan juga bahwa tidak ada pelarangan terkait aksi pembelaan untuk Israel yang dilakukan di Prancis.

2. Ada 24 orang ditangkap

Selain itu, Darmanin juga mengatakan, 24 orang telah ditangkap di seluruh Prancis karena aksi anti-Semit sejak Sabtu kemarin, berbarengan dengan meletusnya perang antara Hamas dan Israel.

“Setiap orang asing yang melakukan aksi tersebut harus diusir dari Prancis tanpa ditunda-tunda,” ucap Darmanin.

Prancis sendiri merupakan negara di Eropa yang memiliki komunitas Islam dan Yahudi terbesar.

3. Prancis berada di sisi Israel

Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menegaskan bahwa Prancis berada di sisi Israel, begitu pun mayoritas negara anggota Uni Eropa lainnya.

“Prancis melakukan segalanya bersama Israel dan mitra kami. Israel berhak menghancurkan Hamas, tetapi harus memperhatikan populasi warga sipil,” ucap Macron.

Macron juga sempat menyinggung soal solusi jangka panjang terhadap kekerasan ini yang harus mencakup negara Palestina yang merdeka.