Prancis Pastikan Israel Tidak Sendirian Melawan Hamas

Dilansir Reuters, para penasihat Macron mengatakan bahwa selain menunjukkan solidaritas dengan Israel, presiden Prancis itu ingin membuat proposal untuk mencegah eskalasi, membebaskan sandera, menjamin keamanan Israel dan berupaya menuju solusi dua negara.

Mereka menambahkan, ia akan berupaya mendorong gencatan senjata kemanusiaan.

Di Israel, Macron dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemimpin oposisi berhaluan tengah Benny Gantz dan Yair Lapid, menurut Istana Elysee.

Otoritas Palestina mengatakan, Macron juga akan bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah, Tepi Barat.

Pakar menilai kemampuan Macron untuk mempengaruhi peristiwa-peristiwa di kawasan tampaknya dibatasi oleh apa yang menurut beberapa analis merupakan pergeseran ke arah pendekatan Anglo-Amerika yang lebih pro-Israel. Hal ini berbeda dengan pendekatan Gaullist Perancis yang secara tradisional khas dan lebih pro-Arab.

“Soft power Prancis di selatan Mediterania telah memudar. Kami mendapat kesan bahwa saat ini tidak ada yang membedakan Prancis dari negara-negara Barat lainnya,” kata Karim Emile Bitar, pakar kebijakan luar negeri di lembaga pemikir Prancis IRIS yang berbasis di Beirut.

Ia menambahkan, keputusan Prancis untuk menerapkan larangan menyeluruh terhadap protes pro-Palestina, sebelum dibatalkan oleh pengadilan, adalah salah satu alasan Macron kehilangan penghargaan di dunia Arab.

Namun, para pejabat Prancis menentang gagasan bahwa kebijakan Macron bersifat bias. Mereka mengatakan Macron terus menegaskan hak-hak warga Palestina dan posisi solusi dua negara.

“Ini adalah tujuan yang tidak pernah menyimpang dari Prancis,” kata penasihat tersebut.

Hiba Tibi, direktur CARE di Wilayah Palestina pada Selasa, mengatakan bahwa situasi kemanusiaan di Jalur Gaza menjadi semakin kritis setiap saat. Para pekerja kemanusiaan di daerah yang diblokade itu sedang menghitung waktu sampai sistem medis tidak berfungsi lagi.

“Seperti yang Anda lihat pada gambar ini, kami telah mampu mengamankan kebutuhan mendesak yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan penyelamatan jiwa, dan ini termasuk air dan makanan,” kata Tibi, dikutip DW.

Tibi mengatakan, jumlah minimal bahan bakar yang diizinkan masuk ke wilayah tersebut untuk fasilitas PBB dibatasi hanya untuk wilayah selatan dan mereka yang mendapat manfaat dari tempat penampungan PBB.

“Tetapi ada banyak orang, banyak warga sipil di wilayah utara dan tengah yang tidak memiliki akses ke tempat penampungan yang ditunjuk oleh PBB,” kata Tibi.

Ia juga menyebutkan masalah kekurangan air minum bersih, yang menyebabkan masyarakat beralih ke air yang terkontaminasi.

“Kami mulai melihat tanda-tanda penyakit, penyakit yang ditularkan melalui air seperti diare, ruam, bahkan penyakit lain yang menjadi semakin berisiko setiap jamnya,” tambahnya.