Jakarta, IDN Times - Kantor Penuntut Keuangan Nasional Prancis (PNF) pada hari Rabu (6/4/2022), meluncurkan penyelidikan awal dugaan penipuan pajak oleh perusahaan konsultan manajemen global yang disewa oleh pemerintah Prancis.
Dalam keterangannya PNF tidak menyebutkan nama perusahaan tertentu, tapi penyelidikan ini dilakukan setelah Senat mengklaim perusahaan konsultasi manajemen, McKinsey yang bekerja untuk pemerintah tidak membayar pajak.
Melansir dari Politico, dalam sebuah laporan Senat Prancis mengenai perusahaan konsultasi mengungkap adanya dugaan bahwa McKinsey menghindari membayar pajak dengan memanfaatkan skema pengoptimalan pajak saat bekerja.
Senator, Liane Assassi menyampaikan bahwa McKinsey belum membayar pajak perusahaan di Prancis setidaknya selama 10 tahun, meski telah memperoleh keuntungan dari pemerintah Prancis.
Menanggapi tuduhan itu pihak McKinsey dalam pembelaanya menyampaikan telah membayar sebesar 422 juta euro (Rp6,6 triliun) dalam bentuk pajak dan kontribusi dalam bentuk jaminan sosial, yang diberikan pada gaji para pegawainya di Prancis.
Perusahaan konsultasi itu dalam pembelaan juga mengatakan salah satu anak perusahaannya telah melakukan kewajiban pajak perusahaan selama enam tahun, tapi pihak perusahaan tidak menjelaskan mengenai nama perusahaan, jumlah atau periode pembayaran pajak.
Melansir dari Reuters, McKinsey juga dilaporkan ke kantor kejaksaan atas tuduhan adanya keterangan palsu, dengan seorang eksekutif McKinsey dituduh berbohong tentang situasi pajaknya selama memberikan keterangan di parlemen.
Menurut laporan Senat Prancis pada pekan lalu menunjukkan kementerian memiliki lebih dari dua kali lipat pengeluaran untuk konsultan dari 379 juta euro (Rp5,9 triliun) pada 2018 dan pada 2021 menjadi 894 juta euro (Rp14 triliun). Pengeluaran itu dianggap terlalu boros untuk konsultasi.
Melansir dari The Guardian, tindakan pemerintah Prancis memakai jasa perusahaan konsultasi swasta bukan sesuatu yang ilegal, tapi karena adanya tuduhan tidak membayar pajak telah memimbulkan skandal dan pengeluaran untuk konsultasi dianggap pihak oposisi terlalu boros.
Adanya masalah pembayaran pajak ini telah menyulitkan Presiden Emmanuel Macron, yang ikut serta dalam pemilihan presiden. Masalah ini bisa dimaanfaatkan oleh kandidat lainnya untuk mengurangi kepercayaan terhadap Macron.
Calon presiden barhaluan kiri Jean-Luc Melenchon mengatakan persoalan itu sebagai skandal dan berjanji akan mengakhiri kerja sama seperti itu. Kandidat lainnya juga ikut bersuara, Marine Le Pen dari sayap kanan menganggap masalah itu merupakan penghinaan bagi pembayar pajak yang melihat banyaknya dana negara dipakai untuk membayar jasa konsultan.
Macron dalam menanggapi persoalan ini mengatakan bahwa Prancis menggunakan perusahaan konsultan jauh lebih sedikit daripada negara lain dan bahwa kebijakan pengadaan publik telah dilaksanakan dengan pengawasan ketat. Pemimpin Prancis itu juga mengatakan masalah ini bukan presiden yang menandatangani kontrak dengan konsultan, dia mengatakan itu merupakan tanggung jawab dari administrasi, menteri, dan penyedia layanan.
Meski mendapat isu yang tidak baik dalam pemerintahannya Macron diperkirakan akan tetap lolos dalam putaran pertama pemilu yang berlangsung pada 10 April, sementara itu saingan terkuatnya, Le Pen telah meningkat dalam jajak pendapat dan dia diperkirakan akan menjadi penantang Macron di putaran kedua pada 24 April.