Prancis Tunda Evakuasi Warga Gaza Akibat Konten Antisemit

Dilansir dari France24, mahasiswi berusia 25 tahun itu dijadwalkan memulai studi di Sciences Po Lille, institusi pendidikan bergengsi di Prancis, pada musim gugur sebagai bagian dari program beasiswa pemerintah untuk mahasiswa asal Gaza. Kini, ia harus meninggalkan negara tersebut setelah universitas mencabut akreditasinya.

Sumber diplomatik Prancis menyatakan bahwa mahasiswi tersebut tiba di Prancis pada 11 Juli 2025. Ia menerima beasiswa atas dasar prestasi akademik dan setelah menjalani pemeriksaan keamanan.

Dalam tangkapan layar yang dibagikan oleh sejumlah akun pro-Israel di X, mahasiswi tersebut terlihat membagikan beberapa unggahan pada September 2024, termasuk gambar Adolf Hitler dan kata-kata yang tampak menyerukan kematian orang-orang Yahudi.

Akun media sosial yang diduga milik mahasiswi itu telah ditutup, setelah Menteri Dalam Negeri Prancis, Bruno Retailleau, meminta agar akun tersebut dinonaktifkan. Sementara itu, pihak universitas Sciences Po Lille menyatakan bahwa unggahan-unggahan tersebut bertentangan langsung dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh institusi mereka.

Pada Kamis (31/7/2025), kepala jaksa penuntut Lille mengatakan bahwa penyelidikan telah dibuka terhadap mahasiwi tersebut atas dugaan upaya membenarkan tindakan terorisme dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dilansir dari MEE, juru bicara Partai Sosialis, Arthur Delaporte, mengecam keputusan Paris untuk menghentikan evakuasi dari Gaza. Ia menilai tindakan tersebut tidak masuk akal dan menunjukkan kurangnya kebijaksanaan.

"Prancis tidak bisa menghentikan kebijakannya dalam menyambut warga Gaza yang dievakuasi dengan cara seperti ini: kemanusiaan kita bersama yang menjadi taruhannya," tulisnya di X.

Prancis telah membantu lebih dari 500 orang keluar dari Jalur Gaza sejak dimulainya kampanye militer Israel di wilayah tersebut pada Oktober 2023. Mereka termasuk anak-anak, jurnalis, pelajar, dan seniman yang terluka.

Dalam beberapa hari terakhir, Prancis juga telah meningkatkan tekanan terhadap Israel dengan mengumumkan akan mengakui Negara Palestina di Majelis Umum PBB pada September mendatang. Sejumlah negara Barat lainnya, termasuk Inggris dan Kanada, juga mengikuti langkah tersebut.

Sejauh ini, lebih dari 60 ribu orang telah tewas akibat pengeboman tanpa henti oleh militer Israel di Gaza. Warga Palestina kini juga terancam kelaparan massal akibat blokade ketat yang diberlakukan Israel sejak Maret 2025.