Prancis Tutup Kedutaan Besar di Niger

Niger adalah negara bekas jajahan Prancis yang masih tetap menjalin hubungan baik. Tapi sejak kudeta militer, hubungan itu berbalik arah. Niamey memerintahkan Duta Besar Paris untuk pergi.

Dilansir BBC, awalnya perintah itu diabaikan, kemudian Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa duta besar akan kembali ke Paris. Pada September, Itte dan beberapa staf Prancis meninggalkan negara tersebut.

Para pejabat Prancis tidak mengonfirmasi atau menyangkal kebenaran dokumen penutupan kedutan yang beredar. Namun, staf kedutaan setempat juga telah diberhentikan.

"(Kedutaan) tidak lagi dapat berfungsi secara normal atau memenuhi misinya karena pembatasan yang diberlakukan," kata dokumen tersebut.

Kedutaan sebelumnya telah mengajukan permintaan untuk beroperasi dalam kondisi normal setelah kudeta. Tapi, junta militer tidak menanggapi dengan baik permintaan tersebut.

"Kementerian Eropa dan Luar Negeri Republik Prancis dengan menyesal terpaksa menutup kedutaan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan," tulis dokumen itu dikutip dari Associated Press.

Kedutaan pernah diserang oleh ribuan pengunjuk rasa pro-junta militer tak lama usai kudeta. Namun, pasukan Niger berhasil membubarkannya sebelum massa berhasil memasuki gedung.

Sebelum Presiden Bazoum digulingkan, dia telah menandatangani kerja sama pertahanan dengan Prancis untuk membantu mengamankan negara dari ancaman. Paris kemudian menempatkan sekitar 1.500 pasukannya di negara tersebut.

Tapi sejak junta berkuasa, mereka telah memerintahkan pasukan tersebut untuk meninggalkan Niger. Akhirnya Prancis melakukan penarikan secara betahap.

Dilansir Reuters, pasukan Prancis terakhir meninggalkan negara itu pada Jumat. Dokumen yang menandai berakhirnya secara resmi keterlibatan militer Prancis di Niger ditandatangani kedua pihak di ibu kota Niamey pada hari yang sama.

Pasukan Prancis telah berada di Niger selama lebih dari satu dekade. Mereka bertugas membantu memerangi militan bersenjata di gurun Sahel. Penarikan pasukan ini memberi pukulan lebih lanjut pengaruh Prancis di Afrika Barat, yang sebelumnya melakukan penarikan pasukan di Mali dan Burkina Faso.