Presiden Erdogan Juga Dorong Warganya Boikot Produk Buatan Prancis

27 Okt 2020, 10:30 WIB

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan (ANTARA FOTO/Cem Oksuz/Presidential Press Office/Handout via REUTERS/)

Jakarta, IDN Times - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ikut mendukung seruan negara-negara Arab, agar tak menggunakan produk buatan Prancis. Dalam pidato yang ia sampaikan pada Senin, 26 Oktober 2020, Erdogan turut mendorong warganya tak membantu atau menguntungkan produk negeri mode itu.

Kantor berita Reuters, kemarin melaporkan seruan untuk memboikot produk Prancis merupakan reaksi atas pernyataan Presiden Emmanuel Macron yang membela nilai sekularisme. Dalam cuitan di akun Twitternya, Macron menyebut tidak akan membiarkan ujaran kebencian berkembang di Prancis. Pernyataan itu ia sampaikan usai seorang warga Prancis, Samuel Paty dibunuh dengan cara dipenggal oleh Abdullakh Anzorov pada 16 Oktober 2020.

Paty yang merupakan guru sejarah itu dibunuh karena menunjukkan kartun Nabi Muhammad di ruang kelas.

"Saya menyerukan kepada semua warga saya di sini agar jangan membantu produk merek Prancis atau membelinya," ungkap Erdogan.

Sebelumnya, seruan boikot produk juga pernah disampaikan Erdogan pada 2018. Ia meminta agar tidak membeli produk elektronik buatan Amerika Serikat, tetapi tidak dipatuhi.

Mengapa Erdogan mendukung seruan memboikot produk-produk dari Prancis?

1. Kebijakan Presiden Macron dinilai mendorong munculnya sentimen anti-Muslim

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ketika berbincang dengan Emmanuel Macron (www.middle-east.online.com)

Presiden Erdogan turut mendukung seruan memboikot produk-produk Prancis lantaran pidato Macron pada awal Oktober lalu dinilai menyudutkan Islam. Ketika itu, Macron bahkan menyebut kelompok separatis Islam merupakan suatu bahaya bagi Prancis.

Sebab, mereka dianggap memiliki hukum sendiri dan seolah-olah di atas hukum positif negara. Realita di lapangan, menurut Macron, kelompok ini menciptakan masyarakat sendiri yang berseberangan dengan masyarakat lainnya.

Hal itu, dinilai Erdogan sebagai bentuk kebijakan pemerintah Prancis menoleransi dan mendorong munculnya sentimen anti-Islam. Erdogan juga mendorong para pemimpin negara di Benua Eropa agar berhenti ikut mengampanyekan ujaran kebencian yang kini sedang dilakukan Macron.

"Para politikus di Eropa seharusnya berani menghentikan kampanye kebencian yang dipimpin oleh Presiden Macron," ungkap Erdogan yang kembali meminta agar Macron mengecek kesehatan mentalnya pada Senin kemarin dan dikutip laman TRT World.

Erdogan juga mendorong para pemimpin dunia melindungi komunitas Muslim bila terjadi persekusi terhadap mereka di Prancis. Meski Prancis memberlakukan kebijakan sekularisme, tetapi mereka memiliki delapan juta penduduk beragama Islam.

2. Prancis akan memperketat pengawasan pasca-teror pemenggalan Samuel Paty

Presiden Prancis, Emmanuel Macron (ANTARA FOTO/Christophe Ena/Pool via REUTERS)

Berkaca dari peristiwa yang menimpa guru sejarah Samuel Paty, Presiden Macron mengusulkan pengawasan lebih ketat terhadap kelompok Muslim. Ia melihat kemunculan kelompok Islam separatis bisa memicu pembentukan masyarakat yang tidak sejalan dengan aturan positif di Prancis.

Macron melihat realita di lapangan paham sektarian dipraktikan dengan cara anak-anak tidak diizinkan menuntut ilmu di sekolah. Lalu, komunitas itu mencoba memasukkan nilai-nilai separatis itu dengan aktivitas olah raga, budaya, dan kegiatan masyarakat. Sehingga mereka tidak membaur dengan masyarakat lainnya.

Maka, sebelum akhir 2020, Macron sudah berencana mengajukan aturan ke parlemen. Isi undang-undang itu antara lain:

Melakukan monitor ketat terhadap organisasi olahraga dan asosiasi lainnya, sehingga mereka tidak menjadi sumber atau garda terdepan dalam mengajarkan Islam.
Prancis akan mengakhiri program mengirim imam dari luar negeri.
Meningkatkan pengawasan terhadap pendanaan yang masuk dari luar Prancis untuk membiayai masjid.
Pembatasan aktivitas sekolah di rumah.

Selain itu, Macron mendorong pemerintah Prancis lebih memperhatikan sektor ekonomi dan sosial bagi para imigran, sehingga celah itu tidak dimanfaatkan kelompok radikal.

3. Pemerintah Prancis belum dapat memprediksi nilai kerugian dari aksi boikot yang dilakukan negara-negara Arab

Daftar produk buatan Prancis yang diserukan agar diboikot (www.twitter.com/@KhaledBeydoun)

Stasiun berita Al Jazeera, Minggu, 25 Oktober 2020 melaporkan dorongan agar memboikot produk buatan Prancis semula bergema di media sosial, dengan tagar #BoycottFrenchProducts dalam Bahasa Inggris dan #NeverTheProphet yang tertulis dalam Bahasa Arab. Tagar itu sempat menjadi tren di beberapa negara seperti Kuwait, Qatar, Palestina, Mesir, Aljazair, Yordania, Arab Saudi, dan Turki.

Dorongan di media sosial itu kemudian diwujudkan dalam aksi nyata. Di Kuwait misalnya, ketua dan anggota direksi Al-Naeem Cooperative Society telah memutuskan tak menerima semua produk buatan Prancis. Produk asal Prancis yang sudah tersedia di supermarket kemudian dikeluarkan.

Aksi serupa juga dilakukan pemilik supermarket di Qatar dan Kuwait pada Minggu, 25 Oktober 2020. Produk rambut dan kecantikan asal Prancis tak lagi tersedia di rak.

Di Arab Saudi, seruan memboikot produk-produk dari Prancis dimulai dengan tidak membeli di supermarket Carrefour dan jaringannya. Sedangkan, jurnalis Reuters yang berada di Saudi mendatangi dua supermarket asal Prancis itu pada Senin kemarin. Supermarket itu tetap ramai didatangi warga.

Perwakilan Carrefour di Prancis mengatakan sejauh ini belum merasakan dampak apapun dari seruan untuk memboikot produk mereka. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Menteri Perdagangan Prancis Franck Riester.

Menurut Riester, terlalu dini untuk menyimpulkan berapa angka kerugian yang dirasakan Prancis usai muncul dorongan boikot sejak akhir pekan lalu. Namun, ia mengakui sejauh ini yang sudah mulai dirasakan adalah produk-produk pertanian.

Selain produk pertanian, Prancis juga banyak mengekspor ke negara-negara dengan populasi muslim besar komoditas kendaraan bermotor dan retail.