Presiden Georgia: Kita Harus Merapat ke Amerika Serikat dan Uni Eropa

Zourabichvili menekankan pentingnya terdapat banyak bayangan dari Rusia dalam beberapa bulan terakhir yang berusaha menjauhkan Georgia dari UE dan AS. 

"Ini adalah ujung dari sebuah solusi. Hari ini, terdapat banyak bayangan dari Rusia di balik di kita semua. Maka dari itu, kita harus meningkatkan hubungan dan mendekatkan diri dengan Eropa dan Amerika sebagai jalan unutk mempertahankan kemerdekaan, kedamaian, dan kekuatan," tuturnya, dilansir RFE/RL.

"Tidak ada perang yang dimulai oleh negara anggota UE sejak dibentuk. Malah, perang yang sebenarnya sudah dilakukan oleh satu dan satu-satunya negara yang bisa kita lihat hari ini juga, termasuk di teritori negara kami. Ini adalah wujud imperialisme Rusia," tambahnya. 

Sampai hari ini, Rusia masih mempertahankan ribuan tentaranya di dua wilayah pecahan Georgia, yakni Ossetia Selatan dan Abkhazia. Moskow juga sudah mengakui kemerdekaan dua wilayah usai berakhirnya Perang Rusia-Georgia pada 2008.

Dalam perayaan Hari Kemerdekaan, Perdana Menteri (PM) Georgia Irakli Kobakhidze mengungkapkan bahwa pemerintahan yang dipegang Partai Georgian Dream sudah membawa perdamaian di negara Kaukasus Selatan tersebut. 

"Di tengah pengkhianatan presiden, pemerintah Georgia sukses mempertahankan perdamaian selama 2 tahun terakhir. Pada 2030, warga Georgia akan tinggal bersama dengan saudaranya di Abkhazia dan Ossetia Selatan," tuturnya, dikutip Jam News.

"Lebih dari 34 tahun, Georgia sudah menahan sejumlah peristiwa. Pada awal 1990-an, kami menghadapi tiga perang sekaligus. Mulai 2004 hingga 2012 (masa kepemimpinan Presiden Mikheil Saakashvili), kami sudah kehilangan kemerdekaan secara de facto," sambungnya. 

PM Georgia tersebut menambahkan bahwa otoritarianisme, kekuasaan yang jadi agen asing, empat perang, kurangnya pengalaman dari masyarakat, serta pengkhianatan politikus yang mengakibatkan Georgia kehilangan 20 persen dari teritorinya. 

Pada Kamis (23/5/2024), AS menjatuhkan sanksi pembatasan visa kepada sejumlah pejabat di Georgia. Washington juga menerapkan pengkajian ulang hubungan bilateral kedua negara soal persetujuan pada RUU anti-agen asing. 

"RUU anti-agen asing akan berdampak pada kebebasan berekspresi sejumlah organisasi dan bertujuan menghalangi pekerjaan dari media independen di Georgia," terang Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, dikutip Reuters.

"Penetapan pembatasan visa ini akan diberikan kepada sejumlah individu yang bertanggung jawab dan bersekongkol dalam merusak demokrasi di Georgia. Aturan ini juga akan berlaku bagi anggota keluarganya," sambungnya.