Presiden Iran Mengaku Tidak Keberatan dengan Inspeksi Badan Nuklir

21 Sep 2023, 22:32 WIB

Presiden Iran Ebrahim Raisi (commons.wikimedia.org)

Jakarta, IDN Times - Presiden Iran, Ebrahim Raisi mengatakan negaranya tidak mempermasalahkan inspeksi yang dilakukan pengawas nuklir PBB terhadap fasilitas nuklirnya. Pernyataan itu disampaikannya pada Rabu (20/9/2023), beberapa hari setelah Teheran menolak beberapa pengawas yang ditugaskan oleh Agensi Energi Atom Internasional (IAEA) di negara tersebut.

Penolakan Iran itu merupakan respon dari seruan Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, dan Jerman di Dewan Gubernur IAEA pada awal pekan ini agar Teheran segera bekerja sama dengan badan tersebut dalam berbagai isu, termasuk menjelaskan jejak uranium yang ditemukan di lokasi yang tidak diumumkan.

“Kami tidak mempunyai masalah dengan inspeksi tersebut namun masalahnya ada pada beberapa inspektur… para inspektur yang dapat dipercaya dapat melanjutkan pekerjaan mereka di Iran,” kata Raisi dalam konferensi pers di sela-sela Majelis Umum PBB, dikutip Reuters.

“Keputusan Teheran merupakan reaksi terhadap beberapa pernyataan tidak adil dari anggota IAEA di negara-negara Barat."

1. Tindakan Iran dikecam ketua IAEA

Ketua IAEA, Rafael Grossi, sempat mengecam penolakan Iran itu dengan menyebut tindakan tersebut tidak proporsional dan belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini dinilai akan menghambat pengawasan badan itu terhadap kegiatan nuklir di Teheran.

Tindakan Iran yang menolak penunjukan pengawas tersebut sebenarnya diperbolehkan. Negara-negara anggota IAEA umumnya dapat memveto pengawas yang ditugaskan untuk mengunjungi fasilitas nuklir mereka berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi nuklir (NPT) dan perjanjian pengamanan masing-masing negara dengan badan yang mengatur inspeksi.

“Langkah ini, meskipun secara resmi diizinkan oleh Perjanjian Pengamanan NPT, telah dilakukan oleh Iran dengan cara yang berdampak langsung dan parah pada kemampuan IAEA untuk melakukan inspeksi secara efektif di Iran,” kata Grossi pada Sabtu (16/9/2023).

2. Iran minta AS buktikan niatnya untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir tahun 2015

Pada Selasa (19/9/2023), Raisi juga meminta AS untuk membuktikan itikad baiknya untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir Teheran 2015 usai perundingan antara kedua pihak tidak membuahkan hasil.

Negara-negara besar dunia mencapai kesepakatan dengan Teheran pada tahun tersebut, yang menyetujui pembatasan pengayaan uranium pada tingkat yang diperlukan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi.

Namun Presiden Donald Trump saat itu secara sepihak menarik AS keluar dari perjanjian tersebut pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi kerasnya terhadap Iran. Hal ini kemudian mendorong Teheran secara bertahap melanggar batasan nuklirnya.

Setelah menjabat pada bulan Januari 2021, Presiden Joe Biden kembali mencoba merundingkan pakta nuklir tersebut, namun perundingan selama berbulan-bulan itu telah terhenti sejak September lalu.

Untuk meredakan ketegangan, Teheran dan Washington mencapai kesepakatan yang dimediasi Qatar bulan lalu, yang menghasilkan pertukaran lima tahanan pada Senin (18/9/2023) dan pencairan dana Teheran sebesar 6 miliar dolar AS (sekitar Rp92 triliun) di Korea Selatan.

3. Iran telah kurangi tingkat uraniumnya hingga 60 persen

Melansir Reuters, Teheran disebut telah berkomitmen untuk menurunkan jumlah uraniumnya dan siap untuk melanjutkan kerja sama dengan IAEA. Laporan badan nuklir PBB menunjukkan bahwa Iran telah mengurangi tingkat pengayaan uraniumnya menjadi 60 persen, meskipun persediaannya terus bertambah.

Para diplomat regional menyebut sinyal positif lainnya adalah tidak ada serangan besar yang dilakukan proksi Iran terhadap kepentingan AS atau sekutunya di kawasan dalam beberapa bulan terakhir. Insiden besar terakhir terjadi di Suriah pada Maret, ketika Pentagon menyalahkan militan yang didukung Iran atas serangan terhadap pasukan AS di sana.

Meski begitu, banyak hal yang mungkin bergantung pada pemilu AS tahun depan. Biden, yang merupakan seorang Demokrat, kemungkinan akan kembali melawan Trump, yang saat ini memimpin nominasi Partai Republik.

“Apa untungnya bagi Washington untuk memberikan keuntungan bagi Teheran sebelum pemilu, terutama dalam persaingan yang sangat ketat di mana saingan dari Partai Republik akan menyerang kesepakatan apa pun yang tampaknya membahayakan kepentingan Amerika,” kata seorang diplomat.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.