Presiden Kenya Batalkan Kenaikan Pajak Buntut Demo Mematikan

28 Jun 2024, 08:11 WIB

Presiden Kenya, William Ruto. (twitter.com/WilliamsRuto)

Jakarta, IDN Times - Presiden Kenya, William Ruto, menarik Rancangan Undang-Undang (RUU) keuangan yang memuat rencana kenaikan pajak pada Rabu (26/6/2024). Itu dilakukan menyusul bentrokan mematikan antara polisi dan pengunjuk rasa yang menewaskan sedikitnya 23 orang dan puluhan lainnya terluka.

Ruto mengatakan bahwa RUU tersebut akan dikembalikan ke parlemen dengan rekomendasi agar semua klausulnya dihapus. Dia juga akan memulai dialog dengan pemuda Kenya dan membahas langkah-langkah untuk mengatasi defisit fiskal.

"Mendengarkan dengan seksama masyarakat Kenya yang dengan lantang mengatakan bahwa mereka tidak ingin ada hubungannya dengan RUU Keuangan 2024 ini, saya mengakui, dan oleh karena itu saya tidak akan menandatangani RUU tersebut. RUU Keuangan 2024," ujar Ruto.

"Masyarakat telah berbicara. Setelah disahkannya RUU tersebut, negara ini mengalami ekspresi ketidakpuasan yang luas terhadap RUU tersebut yang telah disahkan, yang sayangnya mengakibatkan hilangnya nyawa, perusakan harta benda, dan penodaan lembaga-lembaga konstitusional," sambungnya, dikutip dari CNN.

1. Massa bersumpah akan tetap lanjutkan demo

Para pengunjuk rasa mengatakan mereka akan tetap melanjutkan gerakan 1 juta orang pada Kamis (27/6/2024), meskipun Ruto menerima tuntutan utama mereka untuk membatalkan RUU tersebut. Massa mengulangi seruannya agar pemimpin Kenya itu mundur dan bersumpah akan melakukan tindakan lebih lanjut di jalanan.

Sebuah poster yang dibagikan secara luas di media sosial menyerukan semua generasi untuk kembali turun ke jalan di seluruh negeri dan memblokir jalan menuju ibu kota Nairobi. Beberapa pengunjuk rasa juga menyerukan masyarakat untuk menduduki Gedung Negara di ibu kota negara tersebut.

Seorang aktivis keadilan sosial dalam protes, Boniface Mwangi, menyebut bahwa meski kesombongan sudah hilang, tetapi kebohongan masih berada di sana. Dia mengatakan pengerahan polisi untuk membunuh pengunjuk rasa damai tidak akan menghentikan aksinya.

2. Kericuhan menewaskan 23 orang dan melukai 30 lainnya

Pada Selasa, polisi melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa di sekitar parlemen yang kemudian menerobos masuk ke ruang senat dan majelis nasional, beberapa menit setelah anggota parlemen melakukan pemungutan suara mengenai RUU keuangan tersebut.

Aksi protes dilaporkan terjadi setidaknya di 35 dari 47 wilayah di negara Afrika itu, mulai dari kota besar hingga daerah pedesaan. Asosiasi Medis Kenya pada Rabu melaporkan setidaknya 23 orang tewas di seluruh negeri dan 30 lainnya dirawat karena luka tembak.

Kelompok Kerja Reformasi Polisi Kenya (PRWG) menuduh polisi menargetkan pengunjuk rasa muda yang tidak bersenjata di luar gedung parlemen. Mereka menambahkan bahwa laporan menunjukkan polisi menembak beberapa orang di Githurai, Nairobi, lebih dari 40 kali jauh setelah protes berakhir.

Mengutip Associated Press, Ruto mengakui adanya korban jiwa. Dia menyebut itu sebagai situasi yang tidak menguntungkan dan menyampaikan belasungkawa. Pemimpin itu juga mengungkap sekitar 200 orang terluka dalam kericuhan tersebut.

3. Pemerintah Kenya ingin menaikkan pajak untuk memotong defisit

ilustrasi bendera Kenya (pexels.com/Engin Akyurt)

Dilansir Reuters, sekalipun konsesi Ruto mampu mengatasi ancaman kerusuhan yang lebih besar, hal tersebut tak membuat Kenya lepas dari tuntutan masyarakat yang mengalami kesulitan dan tuntutan dari pemberi pinjaman, seperti IMF, yang mendesak pemerintah untuk memotong defisit guna memperoleh lebih banyak pembiayaan.

Pemerintah negara Afrika itu ingin mengumpulkan dana untuk melunasi utangnya. Namun, warga Kenya mengatakan RUU tersebut akan menyebabkan penderitaan ekonomi yang lebih besar karena jutaan orang harus berjuang untuk bertahan hidup.

Protes pada Selasa bermula dari luapan kemarahan anak-anak muda Kenya terhadap usulan pajak atas roti dan popok, yang kemudian berkembang menjadi gerakan nasional yang menyerukan penghapusan seluruh RUU keuangan, termasuk pajak.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.