Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
ilustrasi pekerja di sektor pertanian (unsplash.com/mattmitt)

Jakarta, IDN Times - Partai oposisi dan organisasi non-profit di Malawi, pada Senin (27/11/2023), mengecam kebijakan Presiden Lazarus Chakwera yang mengirim tenaga kerja ke Israel. Keputusan ini tidak sesuai dengan situasi terkini di Israel yang masih dilanda konflik dengan Hamas. 

Malawi sedang menghadapi guncangan ekonomi hebat imbas devaluasi mata uang kwacha terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Alhasil, Chakwera sudah melarang seluruh pejabat pemerintahan, termasuk dirinya sendiri, untuk bepergian ke luar negeri. 

1. Pemerintah disebut menyembunyikan negara tujuan pekerja

Pemimpin oposisi Malawi, Konwani Nankhumwa, mengkritisi keputusan pengiriman 221 tenaga kerja asal negaranya ke Israel di tengah konflik. Ratusan orang tersebut direncanakan untuk mengisi kekosongan tenaga kerja di bidang pertanian di Israel.

"Mengirimkan ratusan warga ke zona perang, seperti Israel, di mana negara-negara lain memulangkan warganya demi keamanan adalah sesuatu yang tidak pernah saya dengar sebelumnya," ungkapnya, dilansir Africa News

Ia pun mempertanyakan kenapa pemerintah Malawi merahasiakan perjanjian dengan Israel soal pengiriman tenaga kerja. Bahkan, dalam persetujuan pengiriman tenaga kerja tersebut pemerintah merahasiakan nama negara tujuan. 

Keputusan itu berdasarkan dari bantuan pemerintah Israel sebesar 60 juta dolar AS (Rp926 miliar) dalam mendukung pemulihan ekonomi Malawi. 

2. Pemerintah menjamin keamanan warga Malawi di Israel

Editorial Team

Tonton lebih seru di