Presiden dan Menteri Korsel Potong 30 Persen Gaji untuk Lawan COVID-19

23 Mar 2020, 20:06 WIB

(Presiden Korea Selatan Moon Jae-In) ANTARA FOTO/REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Jakarta, IDN Times - Akibat dilanda pandemik COVID-19, tidak ada satu pun perekonomian negara di dunia ini yang tak terpengaruh. Kondisi serupa juga dihadapi oleh Korea Selatan, negara yang kini dipuji oleh dunia internasional lantaran dinilai sukses mengendalikan pandemik COVID-19.

Tetapi, pemerintahan Korsel melakukan cara yang berbeda agar perekonomian mereka tidak morat-marit. Presiden Moon Jae-In hingga para menterinya akan mengembalikan 30 persen gaji yang sudah mereka terima di bulan Maret ke kas negara. Kemudian, di bulan selanjutnya hingga Juni mendatang gaji mereka akan dipotong sebesar 30 persen.

Kantor sekretariat Perdana Menteri pada Sabtu kemarin seperti dikutip harian The Korea Times (23/3) melaporkan anggota kabinet dan kepala badan pemerintahan sudah menyepakati kebijakan tersebut di situasi darurat ini. Kesepakatan itu disampaikan dalam pertemuan darurat yang dipimpin oleh Perdana Menteri Chung-Sye-Kyun di Kompleks Pemerintahan di Seoul pada akhir pekan lalu.

Lalu, akan digunakan untuk apa sebagian dari gaji para petinggi negara ginseng itu?

1. Gaji Presiden dan para menteri akan dikembalikan ke kas negara untuk anggaran melawan COVID-19

Ilustrasi Corona (IDN Times/Arief Rahmat)

Harian The Korean Times mengatakan sikap ini tidak hanya diikuti oleh Presiden dan Perdana Menteri, namun para menteri yang berada di bawahnya pun tak ingin ketinggalan. Sebagian dari gaji mereka itu akan dikembalikan ke kas negara. Lalu, oleh Kementerian Keuangan, sebagian dari gaji itu akan digunakan untuk mendanai upaya karantina dan mendukung secara finansial rakyat Korsel yang terdampak virus corona.

"Mereka sepakat sebagian dari gajinya dikembalikan untuk berbagi penderitaan dengan rakyatnya," demikian keterangan tertulis yang disampaikan oleh kantor Perdana Menteri pada akhir pekan lalu.

Bahkan, langkah serupa juga akan ditiru oleh PNS dengan jabatan-jabatan tinggi. Di waktu bersamaan publik mengkritik anggota parlemen yang justru tak meniru sikap pemerintah.

Publik Korsel justru menilai anggota parlemen justru hanya menghambur-hamburkan uang pajak rakyat. Sementara, ketika negara dilanda pandemik COVID-19, mereka tak membantu apapun.

"Bila ada anggota partai politik yang mengembalikan gajinya setidaknay 30 persen, maka saya akan memberikan suara saya pada pemilu April mendatang," ungkap seorang blogger di situs Daim.

2. Anggota dari parpol berkuasa mendorong koleganya menyumbang 50 persen dari gaji mereka

Petugas perusahaan pembasmi kuman mensanitasi daerah perbelanjaan di Seoul, Korea Selatan, pada 27 Februari 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Kim Hong-Ji

Usai dikritik oleh publiknya sendiri, salah satu anggota dari partai penguasa, Partai Demokratik Korea (DPK) mendorong agar mereka beramai-ramai menyumbangkan 50 persen dari gajinya untuk membantu melawan COVID-19. Anggota parlemen dari DPK Park Beom kye mengajak koleganya untuk mengikuti langkah Presiden Moon melalui tulisan yang diunggah di akun media sosialnya.

"Ini merupakan situasi yang darurat dan kita harus melakukan sesuatu yang kita bisa," ungkap Park.

Seruan serupa juga datang dari anggota parlemen, Kim Du-Kwan. Menurutnya, dalam situasi sulit seperti ini, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dan partai penguasa untuk berbagi rasa.

"Saya berharap uang yang dikembalikan oleh anggota DPK dapat digunakan untuk mendanai perusahaan yang kesulitan sehingga mereka tak harus memecat para pekerjanya," tutur Kim.

3. Pemerintah Korsel memberikan stimulus senilai 11,7 triliun Won agar ekonominya tak ambruk gara-gara virus corona

Pekerja perusahaan layanan desinfeksi membersihkan depot gerbong kereta bawah tanah di tengah kekhawatiran atas penyebaran COVID-19 di Seoul, Korea Selatan, pada 11 Maret 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Heo Ran

Sementara, sejak awal Maret lalu, Pemerintah Korsel sudah mengumumkan kebijakan memberi stimulus senilai total 11,7 triliun Won. Menteri Keuangan Korsel, Hong Nam-ki mengatakan dana itu akan digunakan untuk membiayai sistem kesehatan, perawatan anak dan pasar di luar.

"Seperti yang kita pahami, perekonomian kita saat ini dalam kondisi darurat, kami memfokuskan semua kebijakan untuk meminimalisasi dampak buruk ekonomi, khususnya di sektor yang rentan seperti UMKM, dan para wirausaha," ungkap Hong ketika memberikan keterangan pers dan dikutip dari kantor berita Reuters pada (4/3) lalu.

Rincian dari anggaran yang diajukan oleh pemerintah yaitu 2,3 triliun Won digunakan untuk institusi medis dan dana upaya penanganan karantina. Sedangkan, sekitar 3 triliun Won akan dimanfaatkan untuk membantu UMKM menuntaskan permasalahan mereka mulai membayar upah pekerja dan subsidi perawatan anak-anak.