Parlemen Setujui Amandemen, Presiden Mesir Bakal Menjabat Hingga 2030

20 Apr 2019, 13:23 WIB

AFP/SEYLLOU

Harapan masyarakat Mesir melihat pemerintahan demokratis agaknya belum terkabul. Reuters melaporkan bahwa parlemen Mesir pada hari Selasa (16/4) kemarin menyetujui amandemen konstitusi di mana Presiden Abdel Fattah al-Sisi bisa memegang tampuk kekuasaan hingga tahun 2030 mendatang.

Hasil voting anggota parlemen dengan jumlah 596 orang, yang didominasi oleh pendukung Sisi, menghasilkan 531 suara setuju berbanding 22 suara. Meski demikian, putusan masih harus disahkan lewat referendum rakyat agar berlaku.

Perubahan ini disebut bakal memperpanjang masa tugas Sisi dari empat menjadi enam tahun. Peluang merengkuh masa jabatan ketiga sejak terpilih pada 2014. Para aktivis khawatir jika amandemen turut meningkatkan peran militer dalam politik dalam negeri serta wewenang presiden dalam dunia peradilan.

1. Parlemen Mesir berdalih perubahan konstitusi demi mencapai stabilitas dalam negeri

AFP

Salah satu poin perubahan yang disepakati yakni dibentuk kamar parlemen kedua yang terdiri dari sedikitnya 180 anggota, di mana sepertiganya bakal ditunjuk langsung oleh presiden. Selain menunjuk siapa saja menghuni Senat, sosok yang kenyang asam garam di militer Mesir itu juga berhak memilih hakim dan jaksa penuntut umum.

Komite legislatif parlemen berkilah jika langkah ini sengaja diambil lantaran masa jabatan empat tahun, seperti yang tertulis sebelumnya dalam konstitusi, disebut tidak cukup untuk memulihkan Negeri Sungai Nil dari serangkaian situasi carut-marut sejak revolusi menyeruak tahun 2011. Putusan ini juga disebut sebagai 'kehendak rakyat'.

"Periode jabatan empat tahun jelas tidak realistis dalam mencapai pembangunan yang lengkap dan berkelanjutan," tulis mereka dalam rancangan laporan. Sasaran amandemen konsitusi adalah Pasal 140 perihal durasi presiden berkuasa dalam satu periode.

2. Suara pro-kontra pun merebak, iringi usaha parlemen memperpanjang masa jabatan el-Sisi

Reuters/Mohamed Abd El-Ghany

Kontan pendapat rakyat pun terbelah. BBC menyebut jika pendukung Sisi mendukung penuh amandemen demi memberi presiden lebih banyak waktu menyelesaikan proyek-proyek pembangunan besar dan reformasi ekonomi. Sedang dari kubu oposisi, pemusatan kekuasaan ke tangan seorang pemimpin berpotensi mencederai demokrasi.

Sisi memimpin angkatan bersenjata menggulingkan presiden terpilih Mohamed Morsi pada 2013 menyusul protes massa atas pemerintahan berciri Islam. Masa jabatan pertama direngkuh pada Pemilu 2014. Sosok 64 tahun itu terpilih kembali pada Maret 2018 dengan perolehan suara mutlak lebih dari 97%.

Voting dilakukan saat revolusi tengah bergolak di Aljazair dan Sudan, serta eskalasi konflik Libya di mana Mesir mendukung faksi pemberontak LNA. Pemerintahan Sisi sendiri kerap panen kritik dari kelompok-kelompok pegiat HAM karena berbagai kasus tindakan represif kepada para lawan politik.

3. Kampanye boikot referendum sudah dilancarkan oleh kubu oposisi

Al-Arabiya

Tanggal referendum sendiri belum diumumkan, Sisi pun disebut belum meminta amandemen, namun Kairo sudah dipenuhi spanduk ajakan berpartisipasi. Sikap keras ditunjukkan kubu oposisi yang tergabung dalam Gerakan Demokrasi Sipil (CDM).

Khaled Dawoud, dari partai al-Dustour yang beraliran liberal, mengatakan jika dasar amandemen sebagai "tidak masuk akal". Ia pribadi berpendapat jika penambahan durasi jabatan presiden adalah bentuk perebutan kekuasaan dari tangan rakyat.

Selain meminta parlemen menolak perubahan, CDM turut mengajak rakyat Mesir menentang referendum. Kampanye tersebut merebak di dunia maya dan media sosial. Namun NetBlocks, sebuah kelompok pemantau, melaporkan jika pemerintah Mesir telah memblokir akses ke sekitar 34.000 domain internet sebagai upaya menghapus ajakan boikot.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.