Setelah 30 Tahun Berkuasa, Presiden Sudan Digulingkan oleh Militer

Sejumlah pihak yakin jika Bashir masih berada di dalam kediaman presiden di bawah pengawasan ketat. Namun salah satu putra Sadiq al-Mahdi, kepala kubu oposisi, mengatakan kepada bahwa sang mantan kepala pemerintahan kini meringkuk dalam tahanan dengan sejumlah pemimpin kelompok teroris.

Sempat menyambut pengumuman dengan penuh suka cita, ribuan demonstran yang memadati ibu kota Khartoum kembali diselimuti amarah. Rupanya, mereka menolak mentah-mentah corak militer dalam pemerintahan transisi. Massa menuntut agar seluruh jabatan lembaga eksekutif lebih baik dioper kepada sipil.

Asosiasi Profesional Sudan (SPA), penggerak utama demonstrasi anti-Bashir, belum puas dengan situasi pasca penggulingan. Mereka meminta massa yang sudah berkerumun sejak Sabtu (6/4/2019) silam tetap bertahan di luar gedung Kementerian Pertahanan.

Sepekan terakhir, kerusuhan memang meletus di sejumlah tempat. Terdapat dua kubu mencolok yakni massa SPA yang dilindungi tentara, serta aparat kepolisian ditambah personel intelijen yang berusaha membubarkan aksi. Sejauh ini, sudah ada 20 orang tewas dalam bentrokan.

Penggulingan Bashir menjadi perhatian tersendiri bagi sejumlah pemimpin dunia. Pemerintah AS mengatakan jika Ibn Auf cs harus menahan diri dan memberi ruang partisipasi bagi sipil dalam pemerintahan.

"Warga Sudan-lah yang harus menentukan siapa yang memimpin mereka. Sudah jelas mereka menuntut masa transisi yang dipimpin golongan sipil," tutur juru bicara Departemen Luar Negeri AS Robert Palladino kepada AFP. Hal senada juga datang dari Uni Eropa dan PBB. 

Sementara itu, Uni Afrika selaku organisasi regional tempat Sudan bernaung mengecam keras penggulingan Bashir oleh militer. Mereka mengatakan jika hal tersebut bukanlah jawaban tepat untuk aspirasi rakyat Sudan.

BBC menulis jika para aktivis kemanusiaan langsung mendesak Sudan menyerahkan sang mantan petinggi militer Sudan ke Pengadilan Kriminal Internasional. "Para korban kejahatan kemanusiaan di Darfur harunya tidak perlu menunggu leih lama untuk keadilan," kata Jehanne Henry, direktur asosiasi Human Rights Watch divisi Afrika.

Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag telah lama mendakwa dan menerbitkan surat perintah penangkapan kepada Bashir atas tuduhan genosida di wilayah Darfur Sudan. Rezimnya meredakan pemberontakan yang pecah pada tahun 2003 dengan tangan besi. Sekitar 300.000 orang diperkirakan tewas akibat tindakan brutal aparat.

Meski demikian, Bashir tetap bebas melenggang ke luar negeri seolah tak peduli dengan ancaman ICC. Buktinya, ia merampungkan perjalanan diplomatik ke Afrika Selatan (2015) dan Yordania (2017).

Bashir sendiri adalah merebut pos presiden melalui kudeta tak berdarah pada tahun 1989, telah menjadi sosok yang memecah belah yang telah berhasil melewati krisis internal satu demi satu sementara menahan upaya oleh Barat untuk melemahkannya.

Sudan telah menderita periode isolasi yang berkepanjangan sejak 1993, ketika Amerika Serikat menambahkan pemerintah Bashir ke dalam daftar sponsor terorisme karena menyembunyikan militan Islam. Washington menindaklanjuti dengan sanksi empat tahun kemudian.

Perang saudara yang panjang dengan separatis selatan berakhir pada 2005 dan Sudan Selatan menjadi negara merdeka pada 2011.

Sejak Desember, Sudan diguncang oleh protes terus-menerus yang dipicu oleh upaya pemerintah untuk menaikkan harga roti, dan krisis ekonomi. Kekurangan bahan bakar dan uang tunai akhirnya menyulut kemarahan rakyat.