Jakarta, IDN Times - Presiden Korea Selatan (Korsel) yang telah ditangguhkan, Yoon Suk-yeol, dipastikan tidak hadir dalam sidang perdana pemakzulannya pada Selasa (14/1/2025).
Langkah ini diambil karena khawatir terhadap keselamatannya, seperti yang disampaikan oleh pengacaranya, Yoon Kab-keun, pada Minggu (12/1/2025). Sidang akan tetap berlanjut tanpa kehadiran sang presiden.
Yoon, yang dilengserkan dari jabatannya bulan lalu, kini berlindung di kediaman presiden dengan pengamanan ekstra ketat dari pasukan elit. Sebelumnya, pengawalnya berhasil menggagalkan upaya penahanan oleh penyidik setelah melalui kebuntuan panjang yang menegangkan.
“Kekhawatiran akan keselamatan dan potensi insiden membuat presiden tidak bisa hadir pada sidang 14 Januari,” ujar Yoon Kab-keun, dilansir The Guardian.
Ia menegaskan bahwa Yoon akan bersedia hadir jika situasi keamanan dapat dijamin sepenuhnya.
Sidang ini dijadwalkan berlangsung hingga 4 Februari 2025. Pengadilan Konstitusi akan memutuskan apakah pemakzulan terhadap Yoon akan disahkan atau ia akan kembali menjabat sebagai kepala negara.
Yoon menghadapi tuduhan serius terkait pemberlakuan darurat militer yang menyebabkan gejolak politik di seluruh negeri. Jika terbukti bersalah, ia terancam hukuman berat, mulai dari penjara hingga hukuman mati.
Tim gabungan dari Kantor Investigasi Korupsi (CIO) dan kepolisian telah merencanakan upaya penangkapan berikutnya, yang mereka sebut sebagai langkah terakhir. Yonhap melaporkan bahwa sekitar 1.000 penyidik akan dikerahkan dalam operasi besar ini.
Siapa pun yang menghalangi proses hukum akan menghadapi tindakan tegas. Sementara itu, mantan kepala pengamanan presiden, Park Chong-jun, yang mengundurkan diri pada Jumat (10/1/2025), telah digantikan oleh seorang loyalis Yoon dengan pendekatan lebih tegas.
“Tidak boleh ada pertumpahan darah dalam upaya penangkapan berikutnya,” ungkap Park sebelum meninggalkan jabatannya.
Krisis ini memicu demonstrasi harian di Seoul, dengan gelombang protes datang dari kelompok yang mendukung maupun menentang Yoon. Namun, meski situasi terus memanas, popularitas Partai Kekuatan Rakyat (PPP) justru menunjukkan tren kenaikan.
Hasil survei terbaru yang dirilis oleh Gallup pada Jumat (10/1/2025) menunjukkan bahwa elektabilitas PPP meningkat dari 24 persen menjadi 34 persen dalam tiga minggu terakhir. Dukungan ini diduga datang dari publik yang bersimpati terhadap Yoon di tengah krisis politik yang belum menemui titik terang.
Proses hukum ini menjadikan Yoon sebagai Presiden Korsel pertama yang menghadapi ancaman penangkapan saat masih dalam masa jabatan. Semua mata kini tertuju pada persidangan ini, yang dinilai sebagai ujian besar bagi stabilitas demokrasi di negara tersebut.