Profil Gotabaya Rajapaksa, Presiden Sri Lanka Pemicu Krisis Besar

Gotabaya Rajapaksa lahir pada 20 Juni 1949 di Palatuwa, distrik Matara, Sri Lanka, tulis Britannica. Dia merupakan anak kelima dari sembilan bersaudara dalam keluarga Buddha Sinhala. Ayahnya yang bernama DA Rajapaksa adalah anggota parlemen Sri Lanka pada 1947 hingga 1965 mewakili Beliatta, kota yang terletak di Distrik Hambantota.

Dia menyelesaikan pendidikan menengahnya di Ananda College di kota Kolombo. Setelah menyelesaikan pendidikannya itu, Rajapaksa kemudian bergabung dengan militer Sri Lanka pada 1971.

Dia menjalani pelatihan dan kursus di India (Wellington), di Pakistan (Rawalpindi dan Quetta), dan di Amerika Serikat (Fort Benning dan Georgia). Tidak berhenti di situ, dia lalu memperoleh gelar master dalam studi pertahanan di Universitas Madras pada 1983.

Pada akhir pelatihan dan pendidikan militernya, kekerasan komunal antara penduduk Sinhala di negara itu dan minoritas Tamil tengah memanas. Konflik meletus menjadi kekerasan skala besar pada 1983 setelah pembunuhan 13 tentara oleh gerilyawan Tamil.

Rajapaksa lantas berpartisipasi dalam pemberontakan melawan Macan Pembebasan Tamil Eelam dan gerakan separatis Tamil lainnya, terutama memimpin sebuah resimen pada Mei hingga Juni 1987 selama Operasi Pembebasan di Vadamarachchi.

Rajapaksa juga menjadi seorang komandan dalam aksi penindasan pemerintah terhadap pemberontakan Sinhala Marxis pada akhir 1980-an. Pada pergantian 1990-an dia terus mengejar separatis Tamil di saat pertempuran terus meningkat.

Pada 2005, Rajapaksa sempat diangkat sebagai wakil komandan Universitas Pertahanan Jenderal Sir John Kotelawal. Tahun berikutnya, dia memperoleh gelar master di bidang teknologi informasi (IT) di Universitas Kolombo dan mulai bekerja untuk sebuah perusahaan IT di Kolombo.

Di 1998, dia pindah ke Amerika Serikat (AS) dan bekerja di Loyola Law School di Los Angeles sebagai ahli IT. Ia menjadi warga negara AS pada 2003 dan kehilangan kewarganegaraannya di Sri Lanka. Namun, pada 2005 dia kembali ke Sri Lanka untuk membantu kampanye presiden saudaranya, Mahinda Rajapaksa.

Ketika Mahinda menjadi presiden, Gotabaya Rajapaksa diangkat menjadi sekretaris Kementerian Pertahanan dan mendapatkan kembali kewarganegaraannya. Selama masa jabatannya di kementerian, dia secara intensif menyerbu gerakan separatis pada 2009 dan berhasil mengakhiri perang saudara.

Aksi itu dilakukan dengan sangat brutal, di mana sekitar 40 ribu orang Tamil terbunuh pada bulan-bulan terakhir perang. Beberapa bukti menunjukkan bahwa militer melakukan penyiksaan dan penembakan tanpa pandang bulu, serta pembunuhan masyarakat sipil. Gotabaya diyakini bertanggung jawab atas aksi itu.

Mahinda Rajapaksa kemudian dikalahkan dalam pemilihan presiden 2015 oleh Maithripala Sirisena, mantan anggota kabinetnya. Dia juga tidak boleh lagi untuk mencalonkan diri akibat diberlakukannya aturan yang membatasi dua masa jabatan.

Karena itu, Gotabaya Rajapaksa kemudian diajukan sebagai calon presiden pada 2019 dari partai Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP). Ketidakmampuan Sirisena dalam memimpin menjadi kesempatan bagi Rajapaksa untuk mendulang lebih banyak dukungan rakyat.

Bagi banyak orang, Sirisena disebut tidak mampu mengatasi krisis utang, ketidakstabilan politik, dan mencegah serangan teror Paskah 2019 di negara itu. Rajapaksa lantas menawarkan janji kemajuan, stabilitas, dan keamanan.

Pada November 2019, dia berhasil terpilih menjadi presiden Sri Lanka. Menurut garis etno-religius, dia kekurangan dukungan dari pemilih Tamil dan Muslim, yang takut untuk memulihkan kekuasaan sebuah keluarga yang dikenal brutal dalam perang saudara. Beberapa hari setelah menjabat, Gotabaya mengangkat Mahinda sebagai perdana menteri.

Pada awal pemerintahannya, presiden yang baru dilantik itu menyerukan reformasi konstitusi untuk memusatkan pemerintahan di bawah eksekutif yang lebih kuat. Perubahan seperti itu membutuhkan dukungan dari dua pertiga parlemen.

Pemilihan legislatif diadakan pada Agustus 2020, dan SLPP hampir memenangkan dua pertiga suara mayoritas yang diperlukan untuk melaksanakan agenda Rajapaksa. Amandemen konstitusi kemudian dilakukan oleh parlemen pada bulan-bulan berikutnya.

Di pemerintahan Rajapaksa, krisis ekonomi yang sedari awal sudah membayang-bayangi negara tersebut kemudian menjadi semakin parah. Rajapaksa melakukan pemotongan pajak secara besar-besaran yang berimplikasi pada kurangnya pendapatan negara.

Hal itu diperparah oleh pandemik COVID-19 dan beberapa insiden pengeboman pada April 2019 yang kemudian membuat sektor pariwisata Sri Lanka menurun. Dia juga memberlakukan larangan impor pupuk dan pestisida sintetis untuk mencegah terkurasnya cadangan devisa pada 2020. Hasilnya, produksi tanaman Sri Lanka mengalami penurunan tajam dan hilangnya pasar pertanian negara tersebut. Pada akhirnya, larangan itu dicabut pada bulan November.

Pada Juli 2020, dia mengangkat saudara laki-lakinya, Basil Rajapaksa, ke kursi Kementerian Keuangan. Langkah itu mendapat sorotan dari rakyat karena dominasi keluarga Rajapaksa dalam pemerintahan.

Tahun 2022 menjadi puncak krisis dari negara tersebut. Pada awal April, sebanyak 26 menteri memutuskan untuk memundurkan diri dari kabinet yang berujung pada pembentukan kabinet baru. Krisis ekonomi yang melanda negara tersebut kian parah hingga hari ini.

Sebanyak 22 juta orang di negara itu menghadapi pemadaman listrik di beberapa wilayah, dan kelangkaan makanan, bahan bakar, serta barang-barang penting lainnya seperti obat- obatan. Rakyat turun ke jalan untuk memprotes atas krisis yang terjadi, dilansir Times of India.