Jakarta, IDN Times - Beberapa bulan setelah melancarkan kudeta, pemimpin junta militer Min Aung Hlaing memproklamirkan diri sebagai Perdana Menteri sementara Myanmar. Dia juga berjanji untuk mencabut masa darurat dan mengadakan pemilihan umum secara demokratis pada Agustus 2023.
Sebelum menjadi topik pembicaraan karena berada di kursi kekuasaan, nama Min Aung kerap dikaitkan dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan pelecehan terhadap etnis Rohingnya. Beberapa hari sebelum kudeta, Min Aung sempat mewanti-wanti kemungkinan soal tindakan militer yang melanggar konstitusi, atas nama melindungi negara dari krisis politik.
Memperingati satu tahun kudeta Myanmar, berikut IDN Times sajikan profil Min Aung Hlaing!