Protes Hong Kong: Twitter Hapus Ratusan Akun Buatan Tiongkok

Ada sebanyak 936 akun yang sudah dihapus. Sedangkan, sekitar 200 ribu akun lainnya ditangguhkan karena menurut hasil penyelidikan Twitter, akun-akun tersebut tidak dimiliki individu sah.

Twitter menyebut akun sebanyak itu termasuk dalam "operasi informasi signifikan yang didukung oleh pemerintah" dan berasal dari Republik Rakyat Tiongkok.

"Perilaku samar-samar, manipulatif seperti itu tidak punya tempat di layanan kami– mereka telah melanggar prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar perusahaan kami," tulis Twitter dalam situs resminya.

"Secara spesifik, kami mengidentifikasi kelompok besar akun-akun yang berperilaku dalam pola terkoordinasi untuk memperkuat pesan terkait dengan protes di Hong Kong".

Dari investigasi, Twitter menemukan bahwa secara keseluruhan akun-akun itu "secara sengaja dan khusus dipakai untuk menyemai perselisihan politik di Hong Kong, termasuk merongrong legitimasi dan posisi politik dari gerakan protes di lapangan".

Pelanggaran yang menurut Twitter sudah dilakukan antara lain adalah pembuatan akun-akun palsu serta aktivitas yang sangat terkoordinasi. Twitter pun menyertakan beberapa contoh konten yang diunggah oleh akun-akun itu.

Salah satunya adalah ketika demonstran memaksa masuk ke gedung Dewan Legislatif Hong Kong. Orang yang mengoperasikannya menyebut mereka "radikal". Akun yang sama mengunggah narasi yang menuding ada pihak asing yang berada di balik aksi demonstrasi.

Pemerintah Tiongkok memblokir Twitter sehingga netizen di sana harus memakai Virtual Private Network (VPN) jika ingin mengaksesnya. Menurut Twitter, metode ini juga digunakan oleh akun-akun tersebut. 

Akan tetapi, ada juga sejumlah akun yang diakses melalui alamat-alamat IP tertentu yang tidak diblokir dan berada di wilayah Tiongkok. "Akun-akun yang kami bagikan hari ini mewakili porsi paling aktif dari kampanye itu; sebuah jaringan besar dari sekitar 200 ribu akun yang melakukan spam," tulis Twitter.

Selain Twitter, raksasa media sosial lain yang turut melakukan investigasi adalah Facebook. Dalam pernyataan resminya, Kepala Kebijakan Keamanan Siber, Nathaniel Gleicher, mengatakan penyelidikan terjadi setelah mendapat bocoran dari Twitter.

"Kami akan terus memonitor dan mengambil sikap jika menemukan pelanggaran tambahan," ucapnya. Facebook mengumumkan telah menghapus tujuh laman, tiga grup dan lima akun yang dimiliki oleh jaringan kecil asal Tiongkok dan fokus ke isu Hong Kong.

"Kami terus bekerja untuk mendeteksi dan menghentikan aktivas seperti ini sebab kami tak mau layanan kami dipakai untuk memanipulasi orang," tambah Facebook. Beberapa akun yang dihapus itu menunjukkan "perilaku terkoordinasi yang tidak otentik".

Contoh-contoh yang disampaikan Facebook adalah konten-konten yang membandingkan demonstran dengan kecoak, menuding jurnalis telah melakukan korupsi dan berkolusi dengan "para pembuat onar".

Sebagai tambahan, Twitter juga menginformasikan bahwa perusahaannya tidak bersedia menerima uang dari "entitas-entitas media yang dikontrol negara". Salah satu contohnya adalah China Daily yang dimiliki oleh pemerintah Tiongkok.

Sedangkan BBC, NPR dan CBC tidak akan terpengaruh sebab pembiayaannya berasal dari pajak masyarakat dan kontennya bersifat independen. "Akun-akun yang terdampak bisa bebas melanjutkan memakai Twitter untuk terlibat dalam pembicaraan publik, hanya saja takkan masuk produk iklan kami."

Dilansir dari South China Morning Post, Xinhua, media Tiongkok lainnya, baru saja memanfaatkan layanan Twitter untuk mempromosikan akunnya untuk menjaring sebanyak mungkin pengguna. Cuitan yang dipromosikan berkaitan dengan protes di Hong Kong.