Protes Terkait Pemilu, Anggota Demokrat AS Ditangkap Polisi

Dilansir dari The Guardian, Joyce Beatty merupakan salah satu dari 9 orang yang ditangkap selama protes hak suara di Gedung Capitol pada hari Kamis, 15 Juli 2021, sore waktu setempat. Beatty, yang menjabat sebagai Ketua Kaukus Hitam Kongres, berbagi foto di media sosial Twitter miliknya di mana petugas polisi Capitol Amerika Serikat mengenakan dasi dan mengawalnya keluar dari gedung. Anggota Kongres tersebut telah berpartisipasi dalam protes yang meminta Senat untuk meloloskan Undang-Undang Untuk Rakyat, RUU reformasi Pemilu yang diajukan oleh Partai Demokrat.

Undang-Undang Untuk Rakyat sebelumnya telah disahkan DPR Amerika Serikat pada bulan Maret 2021 lalu, tetapi ditahan di Senat karena filibuster Partai Republik. Tuntutan untuk mengubah filibuster untuk mengesahkan Undang-Undang Untuk Rakyat, yang dikenal dengan John Lewis Voting Rights Act, telah meningkat karena Partai Republik telah memberlakukan pembatasan suara di seluruh Amerika Serikat.

Menurut rilis dari kantor Beatty menjelang protes berlangsung, protes yang digelar hari Kamis, 15 Juli 2021, waktu setempat adalah bagian dari acara yang disebut "Speak Out: Call to Action Day on Capitol Hill". Beberapa demonstran mengenakan kemeja bertuliskan "Protect Our Voting Rights" dan "Black Voters Matter". Begitu mereka memasuki Gedung Kantor Senat Hart melalui magnetometer dan berbasis sekitar di setengah jalan di sekitar atrium, mereka berhenti dan meneriakkan mendukung pengesahan Undang-Undang Untuk Rakyat.

Pemimpin protes kali ini, LaTosha Brown yang juga salah satu pendiri Black Voters Matter Fund, mengatakan bahwa dia bersama aktivis lainnya yang berpartisipasi dalam protes kali ini diundang untuk bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, pada hari Jumat, 16 Juli 2021, sore ini waktu setempat untuk membahas hak suara. Sebanyak 16 negara bagian telah memberlakukan 28 undang-undang yang akan membatasi akses pemungutan suara dari ratusan yang telah diperkenalkan di seluruh Amerika Serikat.

Rancangan Undang-Undang perombakan besar-besaran mengenai Pemilu oleh Partai
Demokrat yang bertujuan untuk melindungi dan memperluas hak suara dan mereformasi undang-undang mengenai keuangan kampanye telah terhenti di Senat. Pemungutan suara prosedural untuk memunculkan undang-undang, yang disebut Undang-Undang Untuk Rakyat, membutuhkan 60 suara untuk membuka debat tetapi menerima 50 suara. Di ruang yang terbagi rata, semua Senat Demokrat mendukungnya, tetapi semua Senat Republik memilih tidak.

Anggota parlemen dari Partai Republik telah mengkritik RUU tersebut, sementara Partai Dmokrat berpendapat itu adalah penyeimbang yang diperlukan untuk langkah-langkah pemungutan suara yang membatasi yang diberlakukan negara bagian merah. Setelah blokade prosedural, pemimpin mayoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, mengatakan pemungutan suara adalah senjata awal, bukan garis akhir pada hak suara. RUU yang diusulkan akan memperluas opsi pendaftaran pemilih, bersama dengan opsi pemungutan suara melalui surat dan pemungutan suara awal, serta mencakup ketentuan yang terkait dengan keamanan Pemilu.

Ini bertujuan untuk mengatasi masalah keuangan kampanye dengan mewajibkan pengungkapan tambahan penggalangan dana serta memperluas larangan pengeluaran
kampanye oleh warga negara asing. Hal ini juga akan mengharuskan negara bagian untuk membentuk komisi redistriksi independen untuk menangani redistriksi Kongres dan memberlakukan aturan etika baru bagi pejabat publik.