Protes UU 'Anti-Muslim' di India Tewaskan 6 Orang

Reuters melaporkan bahwa dalam satu hari ada empat pengunjuk rasa yang ditembak oleh polisi di ibu wilayah Assam, kemudian menghembuskan nafas terakhir. Dua korban lainnya bernasib serupa di hari berbeda. Mereka sempat melawan dengan melempar pecahan kaca serta batu bata. Situasi memanas seperti ini sudah berlangsung selama lima hari.

Pemerintah juga tak tinggal diam. Dilansir dari Times of India, koneksi internet di sejumlah daerah telah diputus. Pemerintah beralasan langkah ini diambil untuk mencegah berkembangnya rumor yang membakar amarah warga serta sirkulasi berita palsu, terutama di media sosial.

Salah satu rekan seorang korban, Karan Mili, mengatakan kepada The Guardian bahwa warga Assam akan terus melakukan protes. "India merupakan negara demokrasi dan pemerintah harus mendengarkan kita. Kita tak mau kekerasan tapi protes akan terus terjadi. Masyarakat Assam takkan berhenti sampai pemerintah mencabut undang-undang itu," kata Mili.

Assam sendiri adalah sebuah wilayah yang mengalami situasi pelik karena dihimpit oleh Bangladesh, Tiongkok serta Myanmar. Sejak 1980-an kawasan ini juga kerap menjadi tempat terjadinya konflik antar etnis, termasuk karena kelompok-kelompok adat menolak bergabung dengan India. Sebanyak belasan ribu orang tewas sebagai akibat dari konflik tersebut.

Apa yang terjadi di India mengundang respons dari Kantor Komisioner PBB. Juru bicara Jeremy Laurence mengatakan undang-undang yang baru ini jelas mendiskriminasi Muslim dan seharusnya dicabut.

"Aturan yang diamandemen itu tampak menghancurkan komitmen kesetaraan di hadapan hukum yang ada di konstitusi India dan kewajiban India di bawah Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik serta Konvensi untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial yang mana India adalah bagian di dalamnya," ujar Laurence.

Economic Times menjelaskan legislasi yang baru itu untuk mengamandemen Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1995. Di dalamnya, seorang imigran yang masuk tanpa dokumen resmi dilarang mendapat status warga negara. Begitu juga dengan mereka yang melewati batas izin tinggal.

Selang 20 tahun kemudian, pemerintah India mengubahnya. Mereka yang dianggap pengungsi non-Muslim dari ketiga negara itu boleh tinggal di India, walau sebelumnya dikategorikan sebagai imigran ilegal. Dengan kata lain, para pengungsi atau imigran Muslim, meski menghadapi persekusi, tidak masuk kualifikasi sebagai kelompok yang harus mendapat proteksi.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb