Pulang dari India, Warga Australia Terancam Denda dan Penjara

Lonjakan drastis infeksi virus corona di India telah membuat negara itu menanggung penderitaan lebih dari 15 juta orang terinfeksi. Sebanyak 212 ribu orang dikabarkan juga telah meninggal dunia. Layanan kremasi untuk membakar jenazah telah kewalahan serta pasokan oksigen semakin langka.

Banyak negara saat ini berbondong-bondong untuk mengirimkan bantuan kepada India.

Karena kondisi serangan virus corona di India yang memburuk, Australia mengeluarkan peraturan darurat bagi siapapun warga Australia yang pulang dari India, dapat terancam penjara atau denda. Aturan itu dikeluarkan pada hari Sabtu (1/5).

Melansir dari laman Al Jazeera, Menteri Kesehatan Australia Greg Hunt mengatakan "siapa pun yang mencoba menentang aturan akan dikenakan denda hingga 66.600 dolar Australia atau setara Rp.746 juta, lima tahun penjara, atau keduanya."

Perintah darurat itu diputuskan oleh pemerintah Australia dengan tidak mudah. Namun, demi integritas kesehatan publik dan sistem karantina Australia, sangat penting membuat fasilitas karantina dikurangi ke tingkat yang dapat dikelola.

Saat ini, ada sekitar 9.000 warga Australia yang berada di India. Lebih dari 500 orang masuk dalam daftar "rentan." Keputusan pemerintah Australia itu membuat warganya yang berada di India menghadapi nasib "dicampakkan" oleh pemerintah.

Menurut BBC, sejak varian Inggris terdeteksi di Australia, sitem karantina negara itu semakin diuji. Pemerintah Australia lebih memilih membatasi atau membatalkan jadwal penerbangan daripada memperluas sistem karantina yang biasanya dilakukan di hotel-hotel.

Banyak warga Australia yang berada di luar negeri ingin pulang. Tapi dengan dibatasinya jadwal penerbangan dan naiknya tiket pesawat membuat orang-orang harus mengantre dengan biaya meningkat berkali lipat.

Sistem karantina, meski cukup efektif tapi tidak menutup kemungkinan tetap terjadi kebocoran. Dalam enam bulan terakhir, Australia telah melihat 16 pelanggaran sistem karantina hotel dan lebih banyak infeksi yang masuk menulari pekerja hotel.

Tindakan pemerintah Australia yang akan mengkriminalisasi warganya yang berada di India ketika ingin pulang, mendapatkan serangan kritik dan luapan kemarahan. Pemerintah Australia dianggap telah melanggar hak asasi manusia.

Ada tuntutan agar sistem fasilitas karantina. Meski begitu, pemerintah federal juga harus mengeluarkan biaya yang tak sedikit untuk meningkatkan fasilitas tersebut.

Melansir dari kantor berita Reuters, Neela Janakiramanan, seorang ahli bedah Australia dengan keluarga di India mengatakan "orang India-Australia melihat ini sebagai kebijakan rasis karena kami diperlakukan berbeda dari orang-orang dari negara lain yang pernah mengalami gelombang infeksi serupa seperti AS, Inggris, dan Eropa."

Reaksi atas larangan dan kriminalisasi jika warga Australia yang berada di India pulang telah menyebabkan banyak kritik dan kemarahan. Meski begitu, bendahara Josh Frydenberg membela keputusan pemerintah Australia.

"Kami telah mengambil tindakan drastis untuk menjaga keamanan warga Australia, dan apa yang kita hadapi di India adalah situasi yang sangat serius di mana nasihat medis yang diberikan kepada pemerintah federal telah menerapkan langkah-langkah ketat ini," kata Josh Frydenberg menjelaskan, seperti dikutip dari ABC.

Jason Clare, anggota parlemen oposisi Australia sepakat dengan keputusan larangan penerbangan. Namun menurutnya tindakan ancaman kriminalisasi itu terlalu berlebihan.

Clare mengatakan "saya pikir apa yang harus kita lakukan adalah mencoba mempermudah orang untuk pulang." Dia menyarankan untuk membuat fasilitas karantina di Pulau Christmas untuk menampung para pelancong dari India.

Aturan baru yang ketat ini akan ditinjau kembali pada tanggal 15 Mei mendatang untuk bisa melakukan repatriasi atau pemulangan kembali warga Australia yang ada di luar negeri, khususnya di India.