Putin Tanda Tangani UU Imunitas Mantan Presiden Rusia

Reformasi konsitutsi Rusia yang diprakarsai oleh Presiden Putin saat ini akan memiliki banyak keuntungan bagi dirinya. Presiden Putin akan memiliki kesempatan berkuasa lebih panjang dalam memimpin negara Beruang Merah. Selain itu, dalam undang-undang terbaru yang ditanda tangani Putin, ketika presiden sudah tidak menjabat, mereka akan memiliki imunitas atau kekebaan dari jerat hukum.

Melansir dari kantor berita Reuters, undang-undang yang ditanda tangani Presiden Putin akan membuat mantan presiden kebal dari penuntutan atas dugaan kejahatan yang dilakukan selama dia menjabat. Selain itu, keluarga mantan presiden juga memiliki kekebalan terhadap tuntutan hukum (22/12).

Mantan Presiden Rusia, menurut undang-undang tersebut, akan memiliki kekebalan seumur hidup sehingga tidak dapat ditangkap, digeledah, diinterogasi atau diadili. Aturan juga membuat pencabutan kekebalan mantan presiden sulit untuk dilakukan.

Pencabutan kekebalan hukum atas mantan presiden Rusia sulit dilakukan karena harus melibatkan banyak anggota majelis tinggi senat untuk melakukan pencabutan tersebut. Selain itu, hal itu bisa dilakukan ketika majelis rendah melayangkan kuatnya tuduhan yang terkait dengan kejahatan serius seperti tindakan makar atau kejahatan serius lainnya.

Dalam klausul terpisah, undang-undang juga memungkinkan mantan presiden menunjuk 30 senator ke Dewan Federasi. Melansir dari laman Al Jazeera, mantan presiden Rusia dapat segera bergabung dengan Dewan Federasi setelah mengajukan aplikasi dalam waktu tiga bulan setelah terakhir kali jabatannya habis (22/12).

Syarat dapat menjadi anggota senator anggota Dewan Federasi ini dijelaskan oleh situs pemerintah Rusia, Tass, bahwa siapapun warga negara Federasi Rusia yang berumur diatas 30 tahun dengan reputasi yang sempurna.

Reputasi sempurna ini maksudnya tinggal secara permanen, tidak memiliki kewarganegaraan asing, atau izin tinggal atau dokumen lain yang mendukung seseorang tinggal permanen di negara asing, serta tidak pernah terkena hukuman pelanggaran berat dan kejahatan serius.

Pada hari Selasa, 22 Desember 2020, majelis rendah mengeluarkan undang-undang yang memuat informasi tentang sistem pegawai peradilan, penegakan hukum, dan badan pengatur serta badan militer yang dirahasiakan. Undang-undang yang ditanda tangani adalah bagian dari amandemen konstitusi yang disetujui pada musim panas kali ini. Meski pada bulan lalu ada desas-desus bahwa Putin akan mundur terkait kesehatannya yang terganggu, namun hal tersebut dibantah oleh Kremlin.

Diperkenalkannya RUU kekebalan mantan Presiden Rusia pada bulan lalu dan kemudian “secara formalitas” ditanda tangani oleh Putin pada Selasa, 22 Desember 2020, sehingga undang-undang tersebut menjadi sah, diangap oleh para analis sebagai sebuah intesif untuk mantan Presiden Boris Yeltsin. Melansir dari laman The Guardian, Yeltsin pernah terlibat dugaan pelanggaran terkait kartu kredit yang dikeluarkan untuk anggota keluarganya dan membuat dia mengundurkan diri sehingga digantikan oleh Putin (5/11).

Meskipun begitu, Boris Yeltsin membantah terjadi kesepakan dengan Vladimir Putin. Menurut Yeltsin, undang-undang kekebalan mantan presiden sudah diadopsi oleh parlemen mulai tahun 2001. Dmitri Medvedev yang pernah memimpin Rusia pada periode 2008 hingga 2012 adalah satu-satunya orang Rusia yang akan mendapatkan keuntungan atas undang-undang baru ini. Medvedev saat itu ia mundur untuk “mempersilakan” Vladimir Putin kembali memimpin Rusia.