Jakarta, IDN Times - Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, telah mengesahkan dekrit untuk membubarkan parlemen pada Senin (20/3/2023). Hal ini diumumkan langsung oleh Royal Gazette.
Dekrit itu menjelaskan bahwa pemilihan umum harus diadakan 45 hinga 60 hari setelah pembubaran parlemen. Pemilu Thailand diperkirakan akan menunjukkan pertarungan politik yang telah berlangsung lama antara keluarga miliarder Shinawatra dengan kelompok pro-militer konservatif di sana.
Adanya tujuan dekrit adalah mengembalikan keputusan politik ke tangan rakyat.
“Ini adalah kembalinya kekuasaan pengambilan keputusan politik kepada rakyat dengan cepat untuk melanjutkan pemerintahan demokratis dengan Raja sebagai kepala negara,” jelas dekrit tersebut, dilansir CNBC.
Tanggal pemilihan umum sendiri belum diumumkan sejauh ini. Namun, Wakil Perdana Menteri Thailand Wissanu Krea-ngam sempat mengatakan pemilu bakal digelar pada 14 Mei 2023.
Dalam pemilu mendatang, partai baru Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha akan ditantang terutama oleh partai Pheu Thai, yang dipimpin oleh putri mantan PM Thaksin Shinawatra, Paetongtarn. Dalam sejarahnya, Thaksin yang berstatus seorang miliarder digulingkan oleh kudeta militer pada 2006.
Paetongtarn Shinawatra, putri dan keponakan masing-masing mantan perdana menteri Thaksin dan Yingluck Shinawatra, merupakan kandidat terdepan untuk menjadi perdana menteri menurut survei opini. Dukungan terhadap Paetongtarn melonjak 10 poin menjadi 38,2 persen dalam jajak pendapat yang dirilis pada akhir pekan.
Jajak pendapat yang dilakukan oleh National Institute of Development Administration (NIDA) menempatkan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha di tempat ketiga. Survei menunjukkan bahwa sosok yang berkuasa sejak kudeta 2014 memiliki angka sebesar 15,65 persen.
Paetongtarn yakin akan memenangkan pemilihan dengan telak pada Mei 2023 mendatang. Masuknya dia ke dalam dunia politik bertujuan untuk mencegah setiap manuver politik terhadap partainya seperti yang terjadi hampir satu dekade lalu.
Eks PM Thaksin berada di pengasingan selama 15 tahun demi menghindari daftar tuntutan pidana. Walau begitu, Thaksin terus aktif memainkan situasi politik di Thailand dari kejauhan seperti hantu.
Setelah kudeta terakhir, militer Thailand memutuskan untuk menyelesaikan masalah Thaksin untuk selamanya dengan menulis ulang konstitusi, sehingga partainya tidak dapat merebut kekuasaan.
Militer Thailand mengangkat 250 senator, yang kebanyakan dianggap masih setia kepada Jenderal Prayuth dan Prawit Wongsuwan yang merupakan orang-orang yang memimpin kudeta terakhir.
Dengan dukungan para senator, dan setelah banyak manuver, Pheu Thai dicopot dari jabatannya pada pemilu terakhir tahun 2019. Di bawah konstitusi rancangan militer, para senator masih dapat memberikan suara sekali lagi untuk memilih perdana menteri berikutnya.
Dengan dukungan mereka, kedua jenderal tersebut masih dapat membentuk pemerintahan meskipun Pheu Thai memenangkan pemilu mendatang. Walau begitu, para senator tidak dapat membuat undang-undang atau mengatur anggaran.
Jika Partai Pheu Thai mendapatkan lebih dari 200 dari 500 kursi yang diperebutkan, akan sulit atau bahkan tidak mungkin bagi militer Thailand untuk mengeluarkan mereka dari pemerintahan berikutnya.