Paris, IDN Times - Presiden Prancis Emmanuel Macron tengah mengalami dilema. Di saat ia berjuang untuk jadi pembeda di benua Eropa yang tengah menyaksikan kebangkitan politik sayap kanan, popularitasnya di dalam negeri justru terjun bebas.
Mayoritas rakyat Prancis malah menyatakan ketidakpuasannya pada pemerintahan di bawah Macron.
Sebuah survei teranyar tentang popularitas Macron yang diterbitkan media Prancis Journal du Dimanche menunjukkan bahwa ia menghadapi rasa tidak puas sangat besar dari rakyatnya sendiri. Survei yang dilakukan sejak 9 hingga 17 November 2018 itu menemukan dari 2.000 orang hanya 25 persen yang puas terhadap kinerja Macron.
Angka itu turun empat persen dibandingkan pada survei di bulan sebelumnya. Macron sendiri baru menjabat selama 18 bulan dan sempat diyakini jadi pemimpin yang memberikan semangat baru di pemerintahan Prancis, terutama karena ia masih muda dan tak dicengkeram oleh para politisi elite di negaranya.
Sikap masyarakat Prancis yang secepat kilat merasa tak puas terhadap pemimpinnya sudah tidak asing lagi. Para pendahulu Macron pun mengalami berada di ujung tanduk.
Misalnya, Francois Hollande yang menjabat sebelum Macron. Pada 2016 lembaga survei TNS Sofres menemukan sebanyak hampir 90 persen rakyat merasa tak puas dengan kepemimpinan Hollande.
Pada 2013, ia disebut sebagai "presiden paling tak populer dalam sejarah Prancis". Nasib yang lebih baik dialami oleh Nicolas Sarkozy yang menjadi pendahulu Hollande. Popularitasnya tak pernah berada di bawah 30 persen. Faktor ekonomi selalu menjadi alasan utama mengapa tiga presiden tersebut sangat tidak disukai oleh mayoritas rakyat yang memilih mereka.
Ketika datang ke Elysee Palace, Macron mengaku berkomitmen untuk melakukan reformasi ekonomi. Media menyebutnya Macronomy. Ini berdampak sangat signifikan terhadap kepuasan masyarakat kepadanya. Salah satu janjinya adalah melonggarkan aturan tentang perekrutan dan pemecatan karyawan. Menurutnya, ini akan membuat Prancis menarik bagi para investor asing.
Google dan Amazon merespons positif. Namun, korporasi besar seperti Carrefour dan Groupe PSA yang selama ini menyerap tenaga kerja berkemampuan rendah justru memecat ribuan karyawan. Pada 2017, angka pengangguran di kalangan pemuda Prancis mencapai 21,5 persen. Bandingkan dengan Indonesia di mana pada tahun yang sama angkanya adalah 15,64 persen.
Kemudian datanglah pukulan baru bagi Macron. Pada Sabtu dan Minggu kemarin sebanyak ratusan ribu demonstran turun ke jalan untuk memprotes kebijakan Macron terkait pemberlakuan pajak bahan bakar. Dikutip dari BBC, Kementerian Dalam Negeri mengatakan jumlah mereka sebanyak 288.000 orang. Sebanyak 400 di antaranya terluka serius.
Macron memaksa untuk menaikkan harga bahan bakar pada awal 2019 lalu. Para demonstran yang memakai rompi kuning dan memblokade jalan-jalan di seluruh Prancis itu menuding Macron tidak sensitif pada realita warga sehari-hari. Sedangkan Macron yakin dengan menaikkan harga, maka para pemilik kendaraan di Prancis akan lebih ramah lingkungan.
Para pakar mengatakan kesalahan tidak sepenuhnya berada di tangan Macron yang ingin menunjukkan program-program visionernya. Mereka menyebut Macron memimpin di masa depan. Namun, konsekuensinya adalah ia tak bisa melihat apa masalah sesungguhnya yang terjadi Prancis.
Tidak hanya angka pengangguran yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Prancis yang masih lamban sebesar 1,7 persen juga jadi hambatan. Mayoritas masyarakat menilai kebijakan-kebijakan Macron yang berorientasi pada perang melawan perubahan iklim dan ambisi menjadikan Prancis sebagai negara visioner justru membuat mereka ditinggalkan.