Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Ilustrasi tanaman ganja
Ilustrasi tanaman ganja. (pexels.com/Aphiwat chuangchoem)

Intinya sih...

  • Kerugian investasi puluhan juta baht

  • Regulasi soal ganja di Thailand per Februari 2026

  • Alasan pemerintah Thailand mengubah kebijakan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Industri ganja Thailand mengalami kontraksi hebat menyusul kebijakan pemerintah yang lebih ketat terkait ganja. Dari 8.636 toko yang habis izinnya di 2025, sebanyak 7.297 memilih tutup.

Data Kementerian Kesehatan Masyarakat per 28 Desember 2025 menunjukkan hanya 15,5 persen pemilik usaha yang memperbarui izin dari 18.433 toko ganja yang beroperasi di seluruh Thailand. Sehingga, tersisa 11.136 toko yang masih beroperasi, dilansir The Straits Times, Minggu (1/2/2026). Hal ini mengakibatkan kerugian finansial besar bagi banyak pemilik usaha kecil.

1. Kerugian investasi puluhan juta baht

Para ahli memperkirakan penutupan 7.297 toko akan menyebabkan kerugian investasi puluhan juta baht bagi para investor dan pengusaha. Ini termasuk biaya sewa, renovasi, peralatan, dan tenaga kerja.

Banyak bisnis tersebut berdiri setelah ganja didekriminalisasi pada 9 Juni 2022. Namun, perubahan kebijakan pemerintah Pheu Thai membuat bisnis semakin sulit memenuhi aturan baru. Salah satu syarat paling memberatkan adalah kewajiban memiliki praktisi medis berlisensi atau terdaftar di lokasi toko agar dapat beroperasi secara legal.

2. Regulasi soal ganja di Thailand per Februari 2026

Bendera Thailand. (pixabay.com/confused_me)

Per Februari 2026, Thailand resmi mengakhiri era dekriminalisasi bebas dan memberlakukan aturan ketat. Status hukum ganja kini hanya legal untuk tujuan medis. Penggunaan rekreasi kembali dikriminalisasi.

Bunga ganja diklasifikasikan sebagai tanaman herbal terkendali, tetapi syarat pembeliannya wajib menggunakan resep dokter berlisensi dengan batas pasokan maksimal 30 hari. Untuk wisatawan yang ingin membeli, mereka wajib berkonsultasi dengan dokter lokal dan memiliki sertifikat medis resmi untuk mengakses ganja medis.

Terkait operasional toko, tempat penjualan harus memiliki tenaga medis berlisensi. Penjualan di ruang publik tertentu atau secara online dilarang keras. Segala bentuk iklan ganja juga dilarang. Merokok ganja di tempat umum adalah ilegal dan dikenakan denda hingga 25 ribu baht (sekitar Rp13,2 juta).

3. Alasan pemerintah Thailand mengubah kebijakan

Potret masyarakat di Bangkok, Thailand. (pexels.com/Mateusz Turbiński)

Adanya kekhawatiran kesehatan masyarakat soal penyalahgunaan ganja dan insiden terkait, menjadi salah satu alasan terbitnya kebijakan baru pemerintah Thailand. Awalnya, digadang-gadang sebagai penyelamat kemerosotan ekonomi Thailand usai pandemik, tetapi industri ganja yang berkembang pesat justru memicu reaksi keras di dalam negeri.

Dalam beberapa bulan, kebijakan tersebut justru memicu peningkatan penggunaan rekreasi yang meluas hingga ke anak-anak sekolah, yang menjadi perdebatan di antara banyak orang Thailand.

Patraporn Kinorn, seorang dokter yang berspesialisasi dalam psikiatri anak dan pengobatan kecanduan, mengatakan bahwa ia melihat peningkatan jumlah pasien muda yang kecanduan ganja. Para remaja mengonsumsi ganja sendiri, guna mengobati depresi, tetapi kondisi mereka justru memburuk.

Menurut data rawat inap Kementerian Kesehatan Masyarakat, kasus ketergantungan ganja bulanan meningkat tajam. Tercatat, dari rata-rata 162 kasus pada tahun sebelum dekriminalisasi, menjadi 447 pada tahun setelahnya, dan 837 pada tahun berikutnya. Psikosis akibat ganja melonjak lima kali lipat dalam kurun waktu yang sama, The Japan Times melaporkan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Editorial Team