Setiap partai dalam koalisi akan menempati posisi strategis dan krusial dalam pekembangan Jerman ke depan.
Scholz dari SPD akan menjadi Kanselir Jerman, Christian Lindner dari FDP akan menjabat Menteri Keuangan, dan Robert Habeck dari Partai Hijau akan menjabat sebagai Menteri Ekonomi dan Energi, yang nanti portofolionya juga diperluas ke kebijakan iklim.
Dalam 177 halaman kontrak yang ditandatangani tiga partai, mereka disebutkan memiliki agenda yang progresif untuk Jerman melangkah ke masa depan.
Menurut Deutsche Welle, beberapa di antara agenda progresif tersebut adalah memastikan bahwa pada 2030 sekitar 80 persen listrik negara berasal dari sumber energi terbarukan. Ini adalah tuntutan dari Partai Hijau.
Kemudian, FDP menuntut agenda "rem utang." Ini berarti Jerman tidak akan mengambil utang baru yang selama ini dilakukan untuk mengatasi dampak ekonomi pandemik COVID-19.
Langkah progresif lainnya adalah penjualan ganja untuk rekreasi akan dilegalkan di toko-toko yang memiliki lisensi. Kemudian, pemilu akan dibuat legal sejak penduduk Jerman mulai berusia 16 tahun. Sebelumnya, hanya warga Jerman berusia 18 tahun yang dapat ikut memilih dalam pemilu.
Iklan atau informasi tentang perawatan aborsi juga dihapuskan. Ini membuat para dokter bebas memberikan edukasi dan menyampaikan informasi tentang aborsi tanpa takut untuk dituntut secara hukum.
Upah minimun pegawai akan dinaikkan, menjadi 12 euro atau sekitar Rp192 ribu per jam. Jumlah tersebut terbilang sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara, khususnya di Indonesia yang gaji per jam berkisar antara Rp17 ribu sampai Rp25 ribu.
Para imigran juga akan dipermudah dengan kebijakan baru, yang dapat dengan cepat memperoleh status kewarganegaraan Jerman setelah tinggal selama tiga tahun di negara tersebut.